Publik Yakini Polri Bersikap Netral di Pemilu 2024
loading...
Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey dalam diskusi netralitas ASN, TNI-Polri Berperan Sukseskan Pemilu 2024 di Kopi Oey, Jakarta, Sabtu (25/11/2023). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) diyakini akan menjaga netralitas guna mewujudkan situasi aman dan kondusif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 . Masyarakat diminta tidak terpengaruh atas isu netralitas yang berkembang akhir-akhir ini.
Hal ini disampaikan Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey dalam diskusi netralitas ASN, TNI-Polri Berperan Sukseskan Pemilu 2024 di Kopi Oey, Jakarta, Sabtu (25/11/2023). Menurutnya, netralitas Polri adalah isu musiman setiap kali Pemilu.
"Surat Telegram agar anggota bersikap netral sudah jelas dan itu clear. Itu semua soal larangan adanya anggota Polri baik di daerah maupun pusat. Jadi tidak perlu lagi dipersoalkan di masyarakat," katanya.
Abdullah menyindir wacana Panja Netralitas Polri yang digulirkan DPR. Ia mempertanyakan kenapa Panja hanya menyasar netralitas Polri, bukan lembaga lain, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tingkat kelurahan hingga kepala daerah.
GPK berpesan agar Kapolri tidak terpengaruh menghadapi cobaan di tahun politik. Kelrey menyakini melalui telegram yang dikeluarkan Kapolri bisa menjaga personel Polri agar bertindak netral dalam Pilpres 2024.
Senada disampaikan Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah. Ia sangat yakin Polri akan netral. Apalagi Kapolri sudah mengirimkan telegram soal aturan Polri dan keluarga besar Polri untuk menjaga netralitas.
"Saya meyakini betul 1.000% bahwa Polri akan bertindak netral, justru saya agak mengkhawatirkan lembaga lain di luar Polri. Kapolri yang sekarang saya lihat ya cukup profesional dengan berbagai isu yang menghantam, dia bisa menyikapinya dengan sangat bijak," kata Mardiansyah.
Menurut Mardiansyah, seluruh perangkat negara harus bersikap netral dan fair. Semua perangkat negara tanpa terkecuali, tidak hanya kepolisian tapi juga perangkat-perangkat negara lainnya yang memang berpotensi untuk tidak netral itu juga harus mendudukkan dirinya lembaganya untuk menjadi sesuatu yang netral di Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey dalam diskusi netralitas ASN, TNI-Polri Berperan Sukseskan Pemilu 2024 di Kopi Oey, Jakarta, Sabtu (25/11/2023). Menurutnya, netralitas Polri adalah isu musiman setiap kali Pemilu.
"Surat Telegram agar anggota bersikap netral sudah jelas dan itu clear. Itu semua soal larangan adanya anggota Polri baik di daerah maupun pusat. Jadi tidak perlu lagi dipersoalkan di masyarakat," katanya.
Abdullah menyindir wacana Panja Netralitas Polri yang digulirkan DPR. Ia mempertanyakan kenapa Panja hanya menyasar netralitas Polri, bukan lembaga lain, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tingkat kelurahan hingga kepala daerah.
GPK berpesan agar Kapolri tidak terpengaruh menghadapi cobaan di tahun politik. Kelrey menyakini melalui telegram yang dikeluarkan Kapolri bisa menjaga personel Polri agar bertindak netral dalam Pilpres 2024.
Senada disampaikan Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah. Ia sangat yakin Polri akan netral. Apalagi Kapolri sudah mengirimkan telegram soal aturan Polri dan keluarga besar Polri untuk menjaga netralitas.
"Saya meyakini betul 1.000% bahwa Polri akan bertindak netral, justru saya agak mengkhawatirkan lembaga lain di luar Polri. Kapolri yang sekarang saya lihat ya cukup profesional dengan berbagai isu yang menghantam, dia bisa menyikapinya dengan sangat bijak," kata Mardiansyah.
Menurut Mardiansyah, seluruh perangkat negara harus bersikap netral dan fair. Semua perangkat negara tanpa terkecuali, tidak hanya kepolisian tapi juga perangkat-perangkat negara lainnya yang memang berpotensi untuk tidak netral itu juga harus mendudukkan dirinya lembaganya untuk menjadi sesuatu yang netral di Pemilu 2024.
Lihat Juga :
