Kasus Kekerasan Seksual Tinggi, RUU PKS Diminta Tak Ditunda Lagi

JAKARTA - Kasus kekerasan seksual menjadi fenomena kejahatan yang kerap terjadi hingga saat ini. Beragam data selama beberapa tahun terakhir menunjukkan angka kekerasan seksual yang tinggi dengan korban umumnya kaum perempuan dan anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengungkapkan, hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja pada 2018 menunjukkan satu dari 17 anak laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual.

Angka ini menjadi lebih tinggi pada anak perempuan, satu dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Sementara itu, data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional pada 2016 menunjukkan satu dari tiga perempuan dewasa di Indonesia mengalami kekerasan fisik atau seksual.

Berdasarkan data Simfoni PPPA sejak 1 Januari-31 Juli 2020 menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa mencapai 3.179 kasus dengan 3.218 korban. Sedangkan korban kekerasan seksual mencapai 459 orang. Dari data itu juga, tercatat 4.332 kasus kekerasan terhadap anak dengan 4.849 korban. Sebanyak 2.683 anak di antaranya menjadi korban kekerasan seksual.

“Kekerasan seksual adalah jenis kekerasan tertinggi yang dialami oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sudah tidak dapat ditunda lagi, mengingat urgensinya yang sangat besar karena tidak hanya memberikan dampak terhadap korban saja, tetapi juga pada pola pikir bermasyarakat secara luas,” kata Bintang dalam diskusi daring, Kamis 6 Agustus 2020.

Pembahasan RUU PKS mulai dari konsep, naskah akademik sampai dapat menjadi draf RUU sudah melalui proses panjang. Melalui beleid itu, ia mendorong perlunya sistem pencegahan, pemulihan, penanganan, rehabilitasi yang menghapuskan kekerasan seksual.

“Maka RUU ini harus segera disahkan karena berdasarkan berbagai pertimbangan. Pertama, secara dasar penyusunan RUU PKS telah memenuhi syarat, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis,” ujarnya.( )

Berdasarkan filosofis, lanjut Bintang, pengaturan ini merupakan komitmen dan mandat dari Pancasila dan UUD 1945. Berikutnya landasan sosiologis, yakni banyaknya isu mengenai penghapusan kekerasan seksual dan banyaknya korban.
Sedangkan dari sisi yuridis karena adanya kekosongan hukum, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi yang berspektif korban dan memberikan efek jera pada pelaku.

Pertimbangan kedua, yaitu dibutuhkan sistem pencegahan yang komprehensif di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, pelayanan publik, tata ruang pemerintah dan tata kelola kelembagaan. Sementara, pertimbangan lainnya yaitu perlu ada pengaturan yang berspektif terhadap korban.

Sebagai informasi, RUU PKS telah dikeluarkan DPR dari daftar RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 karena menuai beragam prokontra. Beleid itu rencananya akan dimasukkan kembali dalam pembahasan tahun depan dan akan diputuskan pada Oktober 2020.

Perjalanan RUU ini memang sudah berlangsung sejak diusulkan pada 2014. Kemudian, beleid itu akhirnya mulai dibahas DPR dalam Prolegnas pada 2016 namun berulang kali tertunda hingga tahun ini.