Jaga Integritas, TikTok Akan Hapus Video Hoaks Kampanye Pemilu 2024
loading...
A
A
A
Kemudian menghadirkan pusat informasi Pemilu atau Election Hub untuk menyediakan sumber informasi terpercaya untuk melawan misinformasi, disinformasi, hoaks.
Menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra pemeriksa fakta independen dan kredibel di Indonesia untuk menjaga integritas pemilu secara proaktif, menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Agence-France Presse (AFP) Indonesia.
"TikTok menyadari bahwa upaya untuk menjaga integritas pemilu tidak bisa dilakukan sendiri dan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk dalam hal ini pengguna," jelasnya.
"Karena itu, kami bekerja sama dengan Mafindo, Perludem dan AFP dalam melakukan pengecekan fakta. Tapi di sisi lain kami juga bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia untuk menyebarkan informasi tepercaya melalui Pusat Informasi Pemilu kami," ujarnya.
Selain itu kata Anbar, pihaknya juga menerapkan pelarangan fitur promosi atau iklan bagi akun pemerintah, politikus, dan partai politik (Government, Politician and Political Party Accounts/GPPPA).
"Artinya, TikTok melarang kreator untuk melakukan promosi secara individu (self-promoted), pemberian dan penerimaan gift, memberi atau menerima donasi, dan kampanye yang berkaitan dengan politik," ujarnya.
"Jika sebuah akun telah telah terbukti melakukan pelanggaran berulang kali terkait kegiatan promosi atau iklan politik maupun penyebaran konten yang mengandung misinformasi, disinformasi, maupun hoaks, TikTok tidak akan ragu untuk menghapus akun tersebut," pungkasnya.
Menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra pemeriksa fakta independen dan kredibel di Indonesia untuk menjaga integritas pemilu secara proaktif, menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Agence-France Presse (AFP) Indonesia.
"TikTok menyadari bahwa upaya untuk menjaga integritas pemilu tidak bisa dilakukan sendiri dan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk dalam hal ini pengguna," jelasnya.
"Karena itu, kami bekerja sama dengan Mafindo, Perludem dan AFP dalam melakukan pengecekan fakta. Tapi di sisi lain kami juga bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia untuk menyebarkan informasi tepercaya melalui Pusat Informasi Pemilu kami," ujarnya.
Selain itu kata Anbar, pihaknya juga menerapkan pelarangan fitur promosi atau iklan bagi akun pemerintah, politikus, dan partai politik (Government, Politician and Political Party Accounts/GPPPA).
"Artinya, TikTok melarang kreator untuk melakukan promosi secara individu (self-promoted), pemberian dan penerimaan gift, memberi atau menerima donasi, dan kampanye yang berkaitan dengan politik," ujarnya.
"Jika sebuah akun telah telah terbukti melakukan pelanggaran berulang kali terkait kegiatan promosi atau iklan politik maupun penyebaran konten yang mengandung misinformasi, disinformasi, maupun hoaks, TikTok tidak akan ragu untuk menghapus akun tersebut," pungkasnya.
(rca)
Explore More