Fenomena Calon Tunggal, Demokrasi Dirongrong Kotak Kosong
Jum'at, 07 Agustus 2020 - 08:35 WIB
loading...
A
A
A
Pilkada sebenarnya bisa jadi ajang latihan untuk memanaskan mesin partai. Di pilkada pula parpol bisa menunjukkan eksistensinya di masyarakat. “Sebenarnya di pilkadalah momentum parpol memperjuangkan kader, ini momentum pengenelan partai yang sebenarnya,” kata Firman.
Parpol Bantah Pragmatis
Ketua DPP PDIP Arif Wibowo menilai bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam pilkada. Masalah yang paling utama di sistem demokrasi saat ini adalah mahalnya biaya politik sehingga tidak banyak parpol maupun calon yang berani bertaruh. (Baca juga: Diambang resesi, Misbakhun Usul Listrik dan Cicilan Mobil Dibayar Negara)
“Lalu kondisi pandemi yang membuat petahana dalam posisi leading. Kalau calon lain maju dengan potensi kalahnya tinggi ketimbang menangnya buat apa?” kata Arif saat dihubungi kemarin.
Terkait tudingan pragmatisme parpol, Arif menegaskan bahwa tidak bisa calon tunggal hanya dikaitkan dengan satu faktor saja. Calon tunggal muncul juga karena biaya politik pilkada yang mahal meski itu bukan faktor tunggal.
“Proses politik yang tidak memadai juga berpengaruh. Kalau proses politik berjalan dan cost politik tidak mahal maka akan banyak calon yang muncul,” ujar Arif.
Dia menambahkan, situasi masyarakat saat ini ada dalam apatisme politik yang kian mengkhawatirkan. “Ini tanggung jawab parpol yang harus diperjuangkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyayangkan terjadi peningkatan calon tunggal di Pilkada 2020. Namun, menurutnya itu merupakan dampak dari dinamika politik yang tidak bisa dihindari.
“Dinamika politiknya memang seperti itu dan itu tidak melanggar undang-undang. Walaupun kita sangat sayangkan fenomena yang terjadi ini,” kata Dasco kemarin.
Juru Bicara Khusus Partai Gerindra ini membantah bahwa fenomena calon tunggal itu muncul akibat pragmatisme parpol yang kian meningkat. Menurutnya, parpol memiliki kalkulasi politik tersendiri sebelum mencalonkan jagonya di suatu daerah. (Lihat videonya: Penutupan Gedung DPRD DKI Jakarta Diperpanjang)
Terkadang dinamika politik dan kondisi faktual itu tidak bisa dihindari.Misalnya parpol tidak cukup kursinya di DPRD untuk mengusung calon dan faktor lainnya.
"Nah, untuk membuat langkah yang diperlukan kemudian dikoordinasikan dengan DPP. Karena kan tidak mungkin kita menyia-nyiakan kursi atau tidak mendukung calon,” kata Dasco. (Kiswondari/Bakti)
Parpol Bantah Pragmatis
Ketua DPP PDIP Arif Wibowo menilai bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam pilkada. Masalah yang paling utama di sistem demokrasi saat ini adalah mahalnya biaya politik sehingga tidak banyak parpol maupun calon yang berani bertaruh. (Baca juga: Diambang resesi, Misbakhun Usul Listrik dan Cicilan Mobil Dibayar Negara)
“Lalu kondisi pandemi yang membuat petahana dalam posisi leading. Kalau calon lain maju dengan potensi kalahnya tinggi ketimbang menangnya buat apa?” kata Arif saat dihubungi kemarin.
Terkait tudingan pragmatisme parpol, Arif menegaskan bahwa tidak bisa calon tunggal hanya dikaitkan dengan satu faktor saja. Calon tunggal muncul juga karena biaya politik pilkada yang mahal meski itu bukan faktor tunggal.
“Proses politik yang tidak memadai juga berpengaruh. Kalau proses politik berjalan dan cost politik tidak mahal maka akan banyak calon yang muncul,” ujar Arif.
Dia menambahkan, situasi masyarakat saat ini ada dalam apatisme politik yang kian mengkhawatirkan. “Ini tanggung jawab parpol yang harus diperjuangkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyayangkan terjadi peningkatan calon tunggal di Pilkada 2020. Namun, menurutnya itu merupakan dampak dari dinamika politik yang tidak bisa dihindari.
“Dinamika politiknya memang seperti itu dan itu tidak melanggar undang-undang. Walaupun kita sangat sayangkan fenomena yang terjadi ini,” kata Dasco kemarin.
Juru Bicara Khusus Partai Gerindra ini membantah bahwa fenomena calon tunggal itu muncul akibat pragmatisme parpol yang kian meningkat. Menurutnya, parpol memiliki kalkulasi politik tersendiri sebelum mencalonkan jagonya di suatu daerah. (Lihat videonya: Penutupan Gedung DPRD DKI Jakarta Diperpanjang)
Terkadang dinamika politik dan kondisi faktual itu tidak bisa dihindari.Misalnya parpol tidak cukup kursinya di DPRD untuk mengusung calon dan faktor lainnya.
"Nah, untuk membuat langkah yang diperlukan kemudian dikoordinasikan dengan DPP. Karena kan tidak mungkin kita menyia-nyiakan kursi atau tidak mendukung calon,” kata Dasco. (Kiswondari/Bakti)
(ysw)
Lihat Juga :
