Fenomena Calon Tunggal, Demokrasi Dirongrong Kotak Kosong
Jum'at, 07 Agustus 2020 - 08:35 WIB
loading...
A
A
A
Faktor berikutnya adalah kelembagaan parpol yang tidak demokratis dalam melakukan rekrutmen politik. Tak jarang kendali elite parpol di pusat menentukan pencalonan di daerah. (Baca juga: Presiden Belarus Mengaku Sengaja Ditulari Virus Covid-19)
Ada kecenderungan parpol mendukung calon yang memiliki sumber dana yang besar. Pragmatisme ini sejalan dengan kepentingan petahana yang ingin menang mudah dengan memborong dukungan parpol agar pintu bagi calon lain tertutup.
“Praktik mahar politik yang ditengarai kerap terjadi membuat makin sulit upaya figur lain untuk memperoleh tiket pencalonan dari partai,” ujar i saat dihubungi kemarin.
Potensi calon tunggal kian besar karena calon perseorangan juga dihadang aturan berat berupa syarat dukungan KTP. “Berat dan mahalnya syarat dukungan untuk menjadi calon perseorangan juga membuat mereka sulit untuk bisa maju di pilkada,” kata Titi.
Namun, Titi mengingatkan masyarakat tetap berhak menentukan pilihan. Kotak kosong atau kolom kosong menurut dia bisa jadi saluran politik alternatif kalau pemilih tidak mau memilih atau punya pilihan berbeda dengan calon tunggal. (Baca juga: Polisi Segera Periksa Musisi Anji terkait Kasus Penyebaran Hoaks)
Untuk itu dia meminta agar sosialisasi penyelenggara pemilu kepada pemilih harus dilakukan proporsional dan memastikan pemilih mengetahui bahwa ada pilihan lain selain calon tunggal.
“Di Pilkada Kota Makassar 2018, kolom kosong atau kotak kosong berhasil mengalahkan calon tunggal. Sekali lagi calon tunggal bukan berarti satu-satunya pilihan. Kita bisa punya pilihan berbeda,” ujar Titi.
Kian banyaknya daerah yang berpotensi calon tunggal di pilkada 9 Desember mendatang disayangkan karena bisa makin menurunkan partisipasi pemilih. Kekahwatiran pasrtisipasi rendah sudah muncul lebih awal karena pilkada digelar di masa pandemi Covid-19. Pemilih merasa kurang aman untuk datang ke TPS karena rawan tetular virus.
“Kehadiran calon tunggal bisa memperkuat skeptisme itu karena menganggap pilkada tidak menghadirkan alternatif pilihan yang beragam bagi upaya mencari pemimpin yang tahan krisis, khsususnya dalam upaya mengatasi pandemi.,” tandas Titi.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menjelaskan, fenomena calon tunggal yang kian marak bukti makin menguatnya pragmatisme parpol. “Ini bahkan bisa disebut hyperpragmatisme partai politik,” ujarnya saat dihubungi kemarin. (Baca juga: Pelajar Ditantang Adu Kreatif dengan Konsep Baru)
Parpol sudah dilanda kemalasan untuk membentuk kader andal. Akhirnya kaderisasi macet yang berujung tidak ada stok yang bisa diusung. Firman juga setuju regulasi bahwa untuk mengusung calon perlu 20% kursi DPRD dan 25% suara pemilu DPRD sangat menyulitkan parpol untuk munculkan kandidat alternatif.
“Mungkin parpol punya calon alternatif tapi kursi untuk mengusung tidak cukup, akhirnya memilih bergabung dengan koalisi parpol lain,” ujarnya.
Ada kecenderungan parpol mendukung calon yang memiliki sumber dana yang besar. Pragmatisme ini sejalan dengan kepentingan petahana yang ingin menang mudah dengan memborong dukungan parpol agar pintu bagi calon lain tertutup.
“Praktik mahar politik yang ditengarai kerap terjadi membuat makin sulit upaya figur lain untuk memperoleh tiket pencalonan dari partai,” ujar i saat dihubungi kemarin.
Potensi calon tunggal kian besar karena calon perseorangan juga dihadang aturan berat berupa syarat dukungan KTP. “Berat dan mahalnya syarat dukungan untuk menjadi calon perseorangan juga membuat mereka sulit untuk bisa maju di pilkada,” kata Titi.
Namun, Titi mengingatkan masyarakat tetap berhak menentukan pilihan. Kotak kosong atau kolom kosong menurut dia bisa jadi saluran politik alternatif kalau pemilih tidak mau memilih atau punya pilihan berbeda dengan calon tunggal. (Baca juga: Polisi Segera Periksa Musisi Anji terkait Kasus Penyebaran Hoaks)
Untuk itu dia meminta agar sosialisasi penyelenggara pemilu kepada pemilih harus dilakukan proporsional dan memastikan pemilih mengetahui bahwa ada pilihan lain selain calon tunggal.
“Di Pilkada Kota Makassar 2018, kolom kosong atau kotak kosong berhasil mengalahkan calon tunggal. Sekali lagi calon tunggal bukan berarti satu-satunya pilihan. Kita bisa punya pilihan berbeda,” ujar Titi.
Kian banyaknya daerah yang berpotensi calon tunggal di pilkada 9 Desember mendatang disayangkan karena bisa makin menurunkan partisipasi pemilih. Kekahwatiran pasrtisipasi rendah sudah muncul lebih awal karena pilkada digelar di masa pandemi Covid-19. Pemilih merasa kurang aman untuk datang ke TPS karena rawan tetular virus.
“Kehadiran calon tunggal bisa memperkuat skeptisme itu karena menganggap pilkada tidak menghadirkan alternatif pilihan yang beragam bagi upaya mencari pemimpin yang tahan krisis, khsususnya dalam upaya mengatasi pandemi.,” tandas Titi.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menjelaskan, fenomena calon tunggal yang kian marak bukti makin menguatnya pragmatisme parpol. “Ini bahkan bisa disebut hyperpragmatisme partai politik,” ujarnya saat dihubungi kemarin. (Baca juga: Pelajar Ditantang Adu Kreatif dengan Konsep Baru)
Parpol sudah dilanda kemalasan untuk membentuk kader andal. Akhirnya kaderisasi macet yang berujung tidak ada stok yang bisa diusung. Firman juga setuju regulasi bahwa untuk mengusung calon perlu 20% kursi DPRD dan 25% suara pemilu DPRD sangat menyulitkan parpol untuk munculkan kandidat alternatif.
“Mungkin parpol punya calon alternatif tapi kursi untuk mengusung tidak cukup, akhirnya memilih bergabung dengan koalisi parpol lain,” ujarnya.
Lihat Juga :
