HT Tekankan Pentingnya Melayani melalui Partai Politik untuk Ciptakan Indonesia Sejahtera

HT menekankan pentingnya terjun ke dunia partai politik untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial.

"Bagaimana agar pertumbuhan GDP kita bisa mencapai 6% per tahun, bagaimana mendorong pertumbuhan kualitas sumber daya manusia Indonesia, bagaimana agar bantuan sosial tidak diberikan untuk membantu tapi juga dapat membuat masyarakat yang menerimanya menjadi produktif," paparnya.

Bangsa Indonesia, kata HT, sedang menghadapi masalah serius dalam hal kemiskinan. Standar World Bank 2018, orang yang memiliki pendapatan kurang dari Rp35.000 per hari itu masuk kategori miskin.

"Indonesia masalah hari ini adalah kesenjangan lebar, korupsi, penegakan hukum. Bonus demografi akan terjadi sampai 2034, 3-4 juta orang nett tiap tahun. Sehingga diperkirakan 2045 menjadi 319 juta penduduk. Kita masuk ke zaman teknologi," paparnya.

HT melihat pentingnya kemajuan teknologi yang masif harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan pendidikan seluas-luasnya. "Jangan sampai kita terjebak dalam middle income trap, yakni kondisi di mana pemerintahan dalam sebuah bangsa kurang cepat mengangkat masyarakat lapisan bawah untuk produktif dan mandiri membangun bangsa," katanya.

Hary Tanoe mengaku mau terjun masuk politik karena meyakini politik dapat mengubah. Partai politik menghasilkan anggota dewan baik di DPR, DPRD Provinsi, dan DRPD Kabupaten Kota, yang memiliki fungsi legislasi anggaran, undang-undang, pengawasan, membentuk badan independen.

"Kalau semua dibuat dengan baik dan tidak ada diskriminasi. Setiap partai politik memiliki pandangan berbeda terkait hal ini. Jadi regulasi harus dibuat sedemikian rupa agar kelas bawah bisa naik kelas agar bisa membangun produktif," katanya.

Kecemburuan sosial, disebut HT, juga menjadi salah satu masalah di Indonesia. Di negara maju sekali pun, jika banyak orang miskin, maka orang baik bisa menjadi orang jahat.

"Saya masuk politik, agar berdampak, memiliki anggota dewan yang banyak. Jika kita ingin berdampak, membuat Indonesia menjadi tempat yang nyaman dan sejahtera untuk semua lapisan di desa terpencil hingga Kota, maka kita harus menempatkan anggota dewan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota," katanya.

HT menyebutkan aturan yang ada saat ini agar bisa mengusung eksekutif baik sebagai presiden, gubernur, bupati wali kota itu ada persentase di partai politik.