alexa snippet

Menko PMK Sebut 3 Tahun Jokowi-JK Kesejahteraan Rakyat Meningkat

Menko PMK Sebut 3 Tahun Jokowi-JK Kesejahteraan Rakyat Meningkat
Menko PMK Puan Maharani melaporkan kinerja capaian tiga tahun bidang PMK dalam konferensi pers yang bertempat di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (22/10/2017). Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani melaporkan kinerja capaian tiga tahun bidang PMK dalam konferensi pers yang bertempat di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (22/10/2017).

Puan menjelaskan kerja bersama untuk pemerataan yang berkeadilan adalah prioritas pemerintah di tahun ketiga untuk merespon isu sosial kemiskinan dan ketimpangan. Ini sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Secara makro, capaian di bidang PMK meliputi Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, Indeks Gini, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah. Selama tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Indeks Kesejahteraan Rakyat meningkat," ujar Puan mengawali paparannya.

Di tahun 2017, IPM Indonesia terus mengalami peningkatan, dari 68.9 pada 2014 menjadi 70.1 pada 2016. Dengan capaian ini, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development.

“Upaya pemerataan pembangunan juga telah menunjukkan hasil dengan pertumbuhan yang lebih dari 2% di tahun lalu terutama di daerah tertinggal," kata Puan.  

Sektor pendidikan mencatat, Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah terdistribusi dengan tepat sasaran kepada lebih dari 17,9 juta siswa. Pemerintah juga telah merehab 67.253 unit ruang belajar, membangun 1.250 unit sekolah baru dan 27.982 unit ruang kelas baru.

Untuk sektor kesehatan, diketahui sebesar 1.643 unit puskesmas sudah terakreditasi pada tahun 2017. Soal kesejahteraan masyarakat, Puan menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan terjadi seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dari 40% masyarakat terbawah.

Untuk Program Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) diketahui bahwa kemampuan pengeluaran konsumsi penduduk miskin jangka pendek didukung oleh program Rastra dan BPNT yang menjangkau lebih dari 15,5 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan pemenuhan kebutuhan dasar perumahan ditopang oleh program akses perumahan di antaranya fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang mengalami peningkatan dari sekitar 64.489 unit rumah (2015) menjadi 108.000 unit rumah (2017).

“Selama tiga tahun perjalanan Pemerintahan, Kita mampu menekan angka kemiskinan, turun dari sekitar 11.25% di awal Pemerintahan menjadi 10,64 % di tahun 2017,” ungkap Menko PMK lagi.

Dalam hal persentase, penduduk miskin menurut wilayah mulai mengecil. Keberhasilan ini dicapai dengan meningkatkan cakupan program-program bansos, perbaikan ketepatan sasaran program melalui pemanfaatan data PBDT yang lebih baik.

“Kita juga berhasil menekan ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien Gini turun dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada tahun 2017 dan terus turun ke angka 0,393 di Maret 2017,” tambah Puan.

Untuk masalah pembangunan desa, Puan memaparkan, sebanyak 32.711 unit air bersih, 21.357 PAUD, 13.937 unit pos pelayanan terpadu, dan 6.041 pondok bersalin desa telah dibangun.

Menko PMK juga memaparkan program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan penerima Beasiswa Bidik Misi terus meningkat menjadi 340 ribu mahasiswa (2017), merevitalisasi pendidikan vokasi, dimana sejak 2015, orientasi SMK diubah menjadi demand-driven. Kurikulum dan silabus juga telah diselaraskan sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur serta penyusunan modul pembelajaran untuk 25 kompetensi keahlian.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top