Nusron Wahid: Ancaman Ideologi Bukan Omong Kosong

JAKARTA - Politikus Partai Golkar yang juga tokoh Nahdlatul Ulama, Nusron Wahid menilai ancaman terhadap ideologi bangsa sudah nyata di depan mata.

Negara sudah diambang bahaya karena mereka yang mulai terpolarisasi pandangan radikalisme dan ingin memperjuangkan digantinya Pancasila sebagai ideologi bangsa justru dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan kalangan terdidik atau profesional di kalangan BUMN.

Hal itu diungkapkan Nusron menanggapi hasil survei Alvara Research Centre yang dalam temuan surveinya menunjukkan radikalisme telah masuk kalangan kelas menengah dan terdidik yang sewaktu-waktu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Nusron, solusi untuk membentengi itu memang menerima Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk segera diterapkan.

“Perkara ada kekurangan dan revisi, nanti direvisi. Tapi instrumen untuk menertibkan kelompok anti-Pancasila harus ada dahulu,” ujar Nusron, Senin (23/10/2017). (Baca juga: Lewat Survei, Alvara Paparkan Sikap Keagamaan Kalangan Profesional )

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini mengungkapkan, PNS dan pegawai BUMN itu aparatur negara. Profesional itu cerminan kelas menengah yang terdidik. Kalau yang aparatur negara dan kelas menengahnya, terkontaminasi ajaran anti-Pancasila maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi di bawah.

“Ini gawat kalau dibiarkan, ini jelas ancaman terhadap ideologi bangsa yang harus direspons serius. Jangan berdebat lagi bahwa tidak ada ancaman terhadap ideologi bangsa karena nyatanya memang sudah mengancam,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam survei Alvara diketahui sebanyak 27,6% profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodir agama mayoritas. Dari jumlah ini, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3%, swasta 36,6%. Adapun yang menyatakan persa syariah tak tepat karena membahayakan NKRI adalah sebanyak 45,1%.

Kemudian ketika ditanya Pancasila sebagai ideologi negara, mayoritas profesional sebanyak 84,5% menyatakan Pancasila sebagai ideologi yang tepat bagi negara Indonesia sedangkan 15,5% menyatakan ideologi Islam yang tepat.

Namun menariknya, PNS yang menyatakan ideologi Islam yang tepat di Indonesia ada sebanyak 19,4%, jauh lebih besar dibanding swasta 9,1% dan BUMN 18,1%.

Sementara itu, sebanyak 29,6% profesional setuju negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah. Namun ketika dipersempit dengan khilafah sebagai bentuk negara, profesional yang setuju khilafah sebanyak 16%, dan 84% menyatakan yang ideal adalah NKRI.