alexa snippet

Lewat Survei, Alvara Ungkap Sikap Keagamaan Kalangan Profesional

Lewat Survei, Alvara Ungkap Sikap Keagamaan Kalangan Profesional
Alvara Research Centre dan Mata Air Foundation memaparkan hasil surveinya. Foto/istimewa
A+ A-
JAKARTA - Alvara Research Centre dan Mata Air Foundation memaparkan hasil survei mengenai pandangan kalangan profesional yang berkaitan dengan keagamaan.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di enam kota besar Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Profesional yang menjadi responden adalah kalangan pegawai negeri sipil (PNS), profesional di kalangan swasta, dan juga di kalangan badan usaha milik negara (BUMN).
 
CEO Alvara, Hasanuddin Ali memaparkan hasil surveinya mengungkapkan, profesional yang menjadi responden adalah kalangan PNS, profesional di kalangan swasta, dan juga di kalangan BUMN.

Survei dilakukan pada 10 September-5 Oktober 2017 melalui wawancara tatap muka. Dalam hasil survei ini diketahui relasi antara agama dan negara, bahwa dalam persepsi kepemimpinan, ada 29,7% yang tak mendukung pemimpin nonmuslim dan dari jumlah ini 31,3% adalah golongan PNS, kemudian 25,9% swasta dan 25,9% karyawan BUMN.

Dalam isu perda syariah, sebanyak 27,6% profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodasi agama mayoritas.

“Dari jumlah ini, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3%, swasta 36,6%. Adapun yang menyatakan perda syariah tak tepat karena membahayakan NKRI adalah sebanyak 45,1%,” Hasanuddin di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Kemudian ketika ditanya Pancasila sebagai ideologi negara, kata dia, mayoritas profesional sebanyak 84,5% menyatakan Pancasila sebagai ideologi yang tepat bagi negara Indonesia sedangkan 15,5% menyatakan idiologi Islam yang tepat.

Namun menariknya, sambung dia, PNS yang menyatakan ideologi Islam yang tepat di Indonesia ada sebanyak 19,4%, jauh lebih besar dibanding swasta 9,1% dan BUMN 18,1%.

Hasanuddin menjelaskan, tidak kalah menarik sebanyak 29,6% profesional setuju negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah.

Kendati demikian, ketika dipersempit dengan khilafah sebagai bentuk negara, profesional yang setuju khilafah sebanyak 16%, dan 84% menyatakan yang ideal adalah NKRI.

"Dalam soal jihad untuk tegaknya agama Islam, mayoritas profesional tak setuju berjihad. Namun tak bisa diabaikan juga bahwa ada 19,6% profesional yang setuju bahkan ini lebih banyak PNS dibanding yang BUMN maupun swasta," tuturnya.

Menanggapi hasil survei tersebut, Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq menganggap sebagai alarm untuk semua puhak mengenai potret kecenderungan masyarakat muslim kelas menengah di Indonesia saat ini.

Fajar yakin apa yang ditunjukkan survei ini bukan datang tiba-tiba tapi hasil proses panjang yang konsekuensinya dirasakan sekarang.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top