Mahfud MD Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin yang Benar: Jangan Takut dengan Ancaman

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar tanpa perlu takut dengan segala bentuk ancaman. Mahfud juga meminta masyarakat agar tidak tergoda oleh rayuan politik uang.

"Kalau Saudara turun ke kampung, berbisik dan sadarkan rakyat untuk ikut pemilu. Pilihlah pemimpin yang benar. Jangan takut dengan ancaman, karena setiap warga punya hak untuk memilih. Jangan juga terbujuk dengan rayuan uang dari pemimpin yang tak punya nilai yang ditawarkan," tegas Mahfud.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat menghadiri Deklarasi Nasional Laju Indonesia #GAMA2024 di Surabaya, Sabtu (11/11/2023). Acara ini juga dihadiri Ketua Umum Laju Indonesia Rieke Diah Pitaloka dan Ketua Laju Indonesia untuk Jawa Timur Fuad Benardi.

Mahfud mengatakan, tanpa pemimpin yang kuat, mewujudkan berbagai program pemerintah tidak akan berjalan lancar. Pemimpin yang dimaksud adalah orang yang mampu mengendalikan pemerintahan demi pembangunan Indonesia.



Menurut Mahfud, pemimpin harus bebas korupsi dan punya komitmen taat hukum. Sudah saatnya hukum benar-benar adil dan tidak mendiskriminasi siapa pun. "Saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan pergantian pemerintahan secara konstitusional melalui pemilu," ungkap Mahfud.

Isi Kegiatan Deklarasi Nasional Laju Indonesia

Dalam kegiatan deklarasi nasional ini, Rieke Diah Pitaloka membacakan Panca Dharma GAMA yang poin pertamanya adalah memperjuangkan visi dan misi negara kesatuan Republik Indonesia kembali sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin kedua adalah memperjuangkan terwujudnya lima bidang kesejahteraan rakyat, terpenuhinya hak konstitusional masyarakat atas sandang, pangan dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan yang layak dan lima jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM dan juga infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.

Poin ketiga, memperjuangkan kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi skala nasional.

Poin keempat yaitu memperjuangkan lahirnya Big Data Indonesia, yang berbasis “Data Desa/Kelurahan Presisi”, sebagai data dasar kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Dan yang terakhir adalah memperjuangkan hadirnya otonomi daerah dalam perspektif NKRI melalui sistem pemerintahan daerah yang juga berbasis data presisi.