TPN Ganjar-Mahfud Buka Posko Pengaduan Netralitas Aparat di Pemilu dan Pilpres 2024
Sabtu, 11 November 2023 - 19:27 WIB
loading...
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengajak semua elemen bangsa untuk berjuang menjaga integritas Pemilu dan Pilpres 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud , Todung Mulya Lubis mengajak semua elemen bangsa untuk berjuang menjaga integritas Pemilu dan Pilpres 2024 . Salah satu perjuangan yang bisa dilakukan dengan melapor dugaan ketidaknetralan yang dilakukan aparat.
Hal ini disampaikan Todung dalam diskusi media bertajuk Perusakan Baliho Ganjar di Sumut, yang digelar di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).
Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung: Kami Kesal dan Marah, Banyak Kejadian Cederai Demokrasi
"Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," ujar Todung.
Todung mengatakan TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke call center netralitas aparat negara.
Menurut Todung, jika laporan tidak ditanggapi maka itu berarti kasat mata ada ketidaknetralan. TPN Ganjar-Mahfud tidak mengancam tapi masyarakat tidak bodoh dan diam saja bila ada ketidaknetralan aparat negara.
Untuk itu, Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Sebab di tangan merekalah yang bertanggung jawab kalau pemilu ini nantinya cacat.
"Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori," jelasnya.
Todung mengingatkan ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh.
Todung mengatakan keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu. "Kami tidak ingin masyarakat menjadi divided society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas," tutur Todung.
Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Sumut, PPP: Ketidaknetralan Pemerintah Bisa Picu Perlawanan Rakyat
Dia mengingatkan kalau masyarakat terpecah terjadi maka Indonesia mundur setback sangat jauh. "Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat Pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!" ucapnya dengan nada tegas.
Hal ini disampaikan Todung dalam diskusi media bertajuk Perusakan Baliho Ganjar di Sumut, yang digelar di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).
Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Todung: Kami Kesal dan Marah, Banyak Kejadian Cederai Demokrasi
"Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," ujar Todung.
Todung mengatakan TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke call center netralitas aparat negara.
Menurut Todung, jika laporan tidak ditanggapi maka itu berarti kasat mata ada ketidaknetralan. TPN Ganjar-Mahfud tidak mengancam tapi masyarakat tidak bodoh dan diam saja bila ada ketidaknetralan aparat negara.
Untuk itu, Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Sebab di tangan merekalah yang bertanggung jawab kalau pemilu ini nantinya cacat.
"Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori," jelasnya.
Todung mengingatkan ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh.
Todung mengatakan keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu. "Kami tidak ingin masyarakat menjadi divided society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas," tutur Todung.
Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Sumut, PPP: Ketidaknetralan Pemerintah Bisa Picu Perlawanan Rakyat
Dia mengingatkan kalau masyarakat terpecah terjadi maka Indonesia mundur setback sangat jauh. "Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat Pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!" ucapnya dengan nada tegas.
(kri)
Lihat Juga :
