Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Sumut, PPP: Ketidaknetralan Pemerintah Bisa Picu Perlawanan Rakyat
loading...
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya sejak awal sudah dikhawatirkan. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Baliho bergambar Capres dan Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD kembali dicopot atau diturunkan oleh orang tak dikenal. Kali ini, peristiwa tersebut terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya sejak awal sudah dikhawatirkan.
"Itu yang kita khawatirkan sejak awal, keterlibatan aparat pemerintahan maupun aparat penegak hukum dalam Pilpres 2024,” ujar pria yang akrab disapa Awiek di sela-sela kegiatan pembekalan Caleg PPP se-Indonesia yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (11/11/2023).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengingatkan aparat yang tidak netral atau memihak salah satu paslon pemilu akan memancing kerusuhan atau gesekan di masyarakat.
"Ketika aparat tidak netral itu akan memicu terjadinya kerusuhan maupun gesekan sosial. Kita selalu katakan bahwa, ketidaknetralan pemerintah itu akan memicu perlawanan rakyat,” jelasnya.
Oleh karena itu, Awiek menyatakan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan dari Satpol PP Pematang Siantar terkait dugaan aparat tidak netral di kasus tersebut.
“Kami minta penjelasan terhadap Satpol PP yang menarik atribut Pak Ganjar di Pematang Siantar, itu harus ada penjelasan supaya tidak menimbulkan prasangka atau praduga,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa peristiwa semacam ini sebenarnya sejak awal sudah dikhawatirkan.
"Itu yang kita khawatirkan sejak awal, keterlibatan aparat pemerintahan maupun aparat penegak hukum dalam Pilpres 2024,” ujar pria yang akrab disapa Awiek di sela-sela kegiatan pembekalan Caleg PPP se-Indonesia yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (11/11/2023).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengingatkan aparat yang tidak netral atau memihak salah satu paslon pemilu akan memancing kerusuhan atau gesekan di masyarakat.
"Ketika aparat tidak netral itu akan memicu terjadinya kerusuhan maupun gesekan sosial. Kita selalu katakan bahwa, ketidaknetralan pemerintah itu akan memicu perlawanan rakyat,” jelasnya.
Oleh karena itu, Awiek menyatakan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan dari Satpol PP Pematang Siantar terkait dugaan aparat tidak netral di kasus tersebut.
“Kami minta penjelasan terhadap Satpol PP yang menarik atribut Pak Ganjar di Pematang Siantar, itu harus ada penjelasan supaya tidak menimbulkan prasangka atau praduga,” pungkasnya.
(kri)
Explore More