Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Sepakat Lakukan Reformasi Hukum

JAKARTA - Pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD bersepakat untuk melakukan reformasi hukum apabila terpilih pada Pilpres 2024 . Mahfud MD secara gamblang menyatakan dirinya akan ikut menangani masalah perbaikan hukum meskipun hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

"Saya sudah bersepakat dengan Mas Ganjar semua masalah hukum, akses, untuk ikut menangani tidak formalitas," kata Mahfud dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta, Selasa (31/10/2023).

"Saya dan Mas Ganjar, ini terkait dengan presiden. Tapi nanti, presiden akan menyerahkannya kepada saya. Jadi, ini bukanlah semata-mata formalitas," tambahnya.

Mahfud menyatakan bahwa mereka telah saling mengenal sejak tahun 2004 dan memiliki kesesuaian dalam berbagai hal. Menurut Mahfud, dia maupun Ganjar tidak pernah bersikap egois. Mereka tidak pernah diam atau menghindar satu sama lain karena adanya masalah.



"Kami tidak pernah bersikap egois, berebut, tidak menyukai satu sama lain, dan menghindar, tidak. Kami selalu bekerja bersama. Tidak akan bersaing. Tidak akan menghindar," ujar Mahfud.

Mahfud menjelaskan bahwa sebagai calon wakil presiden Ganjar, ia telah menitipkan empat poin terkait perbaikan sistem hukum di Indonesia.

Keempat poin tersebut mencakup permasalahan peradilan dan kepastian hukum, permasalahan hukum terkait sumber daya alam, percepatan dalam pemberantasan korupsi, dan permasalahan terkait perundang-undangan.

Menurut Mahfud, keempat poin tersebut akan dimasukkan ke dalam 57 program utama yang harus dilakukan dalam periode kepemimpinan selama lima tahun.

"Keempat poin ini akan disusun ke dalam 57 program utama selama lima tahun. Kita sudah memasukkannya karena prinsip-prinsipnya sudah ada. Hanya sasarannya yang perlu dijelaskan, apa yang akan dilakukan di tahun pertama, kedua, ketiga," kata Mahfud.

Capres Ganjar Pranowo juga menyinggung mengenai pentinganya reformasi hukum yang serius untuk menjadikan pemerintahan yang anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Begitu banyak masyarakat mempertanyakan salah satu agenda reformasi penegakan hukum, yaitu anti-KKN, maka pemerintah mesti serius betul mengurus ini,” kata Ganjar Pranowo saat ditemui di Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2023).

Dia mencatat bahwa telah berdiskusi dengan calon wakil presidennya, Mahfud MD, mengenai pentingnya pemerintahan yang bebas dari KKN. Berdasarkan percakapan tersebut, pemerintah dapat melaksanakan tindakan anti-KKN jika serius dalam menciptakan aturan hukum yang ketat.

"Kami telah melakukan diskusi panjang dengan Pak Mahfud mengenai hal ini, agar sistem kelembagaan yang sudah baik bisa segera diimplementasikan. Jika aturan yang telah diatur secara ketat tidak dapat diterapkan dengan baik, saya piker perlu ada yang di-review,” ujar Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai bahwa pemerintahan yang anti-KKN akan terwujud apabila pemerintah benar-benar serius. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memilih aparat penegak hukum yang netral dan bersikap adil.

"Peran pelaku sangat vital, pemilihan aparat penegak hukum yang tegas dan sungguh-sungguh netral sangatlah penting," kata Ganjar seraya mengatakan setelah perubahan besar pada tahun 1998, keinginan untuk perbaikan dalam sistem pemerintahan, termasuk pencegahan KKN, sangat penting.