Mahfud MD Harapkan TNI-Polri dan ASN Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024
Kamis, 09 November 2023 - 11:42 WIB
loading...
A
A
A
"Yang terpenting tadi dari arahan presiden ada yang membuat kita pesimis. Pertama, tidak mungkin ada satu kendali untuk kecurangan pemilu. Karena TPS saja ada 840 ribu TPS. Bagaimana bisa dikendalikan kecurangan, sementara pengawasan baik resmi maupun pengamat boleh langsung ke TPS kalau mau membuat laporan kalau ada kecurangan," ujar Mahfud.
Terkait partisipasi putra dari Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, Mahfud menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengesahkan keikutsertaannya secara hukum. Lebih lanjut, isu netralitas menjadi perhatian ketika MK mengabulkan gugatan terkait persyaratan calon presiden dan wakil presiden.
Gugatan itu memungkinkan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun dan memiliki pengalaman kepemimpinan daerah untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Hal ini telah memperkuat posisi Gibran Rakabuming yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Dengan pernyataan Mahfud MD tersebut, menjadi jelas bahwa netralitas TNI-Polri dan ASN akan menjadi fokus penting dalam proses Pemilu 2024. Meskipun ada kekhawatiran terkait pengawasan terhadap kecurangan, Mahfud tetap optimis bahwa upaya menjaga integritas pemilu akan terus ditingkatkan. Dalam hal ini, peran TNI-Polri dan ASN diharapkan akan memastikan proses pemilu berjalan secara transparan dan demokratis.
Dalam menghadapi Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengidentifikasi adanya potensi kerawanan netralitas aparatus negara di 22 provinsi di Indonesia, dengan 10 di antaranya menghadapi tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Dalam hal ini, Bawaslu menegaskan bahwa pelanggaran netralitas aparatus negara termasuk dalam salah satu dari empat isu utama kerawanan pemilu di tingkat provinsi.
Terkait partisipasi putra dari Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, Mahfud menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengesahkan keikutsertaannya secara hukum. Lebih lanjut, isu netralitas menjadi perhatian ketika MK mengabulkan gugatan terkait persyaratan calon presiden dan wakil presiden.
Gugatan itu memungkinkan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun dan memiliki pengalaman kepemimpinan daerah untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Hal ini telah memperkuat posisi Gibran Rakabuming yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Dengan pernyataan Mahfud MD tersebut, menjadi jelas bahwa netralitas TNI-Polri dan ASN akan menjadi fokus penting dalam proses Pemilu 2024. Meskipun ada kekhawatiran terkait pengawasan terhadap kecurangan, Mahfud tetap optimis bahwa upaya menjaga integritas pemilu akan terus ditingkatkan. Dalam hal ini, peran TNI-Polri dan ASN diharapkan akan memastikan proses pemilu berjalan secara transparan dan demokratis.
Mengapa Aparatur Negara Harus Menjaga Netralitas Jelang Pemilu 2024?
Dalam menghadapi Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengidentifikasi adanya potensi kerawanan netralitas aparatus negara di 22 provinsi di Indonesia, dengan 10 di antaranya menghadapi tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Dalam hal ini, Bawaslu menegaskan bahwa pelanggaran netralitas aparatus negara termasuk dalam salah satu dari empat isu utama kerawanan pemilu di tingkat provinsi.
Lihat Juga :
