Akademisi Tegaskan Politik Dinasti Jokowi Sudah Dimulai Sejak Wali Kota Solo
Jum'at, 03 November 2023 - 16:57 WIB
loading...
Akademisi Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar. Foto/Agung Bakti Sarasa/ MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Politik dinasti seharusnya tidak berlaku di negara yang menerapkan sistem demokrasi seperti Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Akademisi Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar.
Sebab menurutnya, demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.
"Kalau kita bicara soal politik dinasti sebenarnya dalam demokrasi harusnya tidak ada politik dinasti. Karena demokrasi itu menggeser sebuah proses pemilihan berbasi dari rakyat kemudian untuk rakyat," ucap Zainal dalam Diskusi Publik bertajuk 'Politik Dinasti Jokowi, Konflik Kepentingan, dan Bencana Court Capture MK' yang digelar Sahabat ICW, Jumat (3/11/2023).
"Dari rakyat kemudian rakyat juga yang menentukan jadi ada proses kandidasi yang didorong oleh publik lalu kemudian masuk ke proses yang juga direstui oleh publik," tambahnya.
Baca juga: Terkait Dinasti Politik, Jokowi Sebut yang Menentukan Rakyat
Zainal mengatakan, politik dinasti bukan hanya sekadar relasi keluarga atau antara bapak dan anak saja. Namun, adanya karpet merah yang diberikan dalam seluruh proses pemilihan.
"Bicara politik dinasti maka kita bicara bukan hanya sekadar relasi antar bapak dan anak saja atau relasi antarkeluarga, enggak begitu sebenarnya. Tapi adanya karpet merah yang diberikan dari mulai proses kandidasi sampai kemudian proses pemilihan bahkan kemudian ketika proses pasca pemilihan," tuturnya.
Zainal mencotohkan, saat Gibran Rakabuming Raka akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, ada karpet merah yang diberikan oleh Jokowi pada saat itu.
"Kita belajar dari kasus Gibran di Solo. Ini adalah neofeodalisme sebenarnya. Feodalisme yang sebenarnya dibungkus saja dengan kata neo, seakan-akan ada pemilihan," ungkapnya.
"Gibran terpilih dengan karpet merah dari bapaknya tentu saja. Bahkan saingan Gibran dipanggil ke Istana. Kemudian ada proses kalau benar yang disampaikan oleh PDIP, ada proses di mana sudah punya kandidat terpaksa harus digantikan karena keinginan bapaknya," lanjutnya.
Dari proses tersebut kata Zainal, jika politik dinasti sudah dimainkan oleh Jokowi sejak awal. Kemudian, hal ini pun berlanjut hingga tingkat nasional.
"Saya kira semua itu menggambarkan bahwa dari awal ini sudah permainan politik dinasti cuman levelnya saja yang beda. Dulu di tingkat lokal ini kemudian beranjak naik di tingkat nasional," tandasnya.
Sebab menurutnya, demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.
"Kalau kita bicara soal politik dinasti sebenarnya dalam demokrasi harusnya tidak ada politik dinasti. Karena demokrasi itu menggeser sebuah proses pemilihan berbasi dari rakyat kemudian untuk rakyat," ucap Zainal dalam Diskusi Publik bertajuk 'Politik Dinasti Jokowi, Konflik Kepentingan, dan Bencana Court Capture MK' yang digelar Sahabat ICW, Jumat (3/11/2023).
"Dari rakyat kemudian rakyat juga yang menentukan jadi ada proses kandidasi yang didorong oleh publik lalu kemudian masuk ke proses yang juga direstui oleh publik," tambahnya.
Baca juga: Terkait Dinasti Politik, Jokowi Sebut yang Menentukan Rakyat
Zainal mengatakan, politik dinasti bukan hanya sekadar relasi keluarga atau antara bapak dan anak saja. Namun, adanya karpet merah yang diberikan dalam seluruh proses pemilihan.
"Bicara politik dinasti maka kita bicara bukan hanya sekadar relasi antar bapak dan anak saja atau relasi antarkeluarga, enggak begitu sebenarnya. Tapi adanya karpet merah yang diberikan dari mulai proses kandidasi sampai kemudian proses pemilihan bahkan kemudian ketika proses pasca pemilihan," tuturnya.
Zainal mencotohkan, saat Gibran Rakabuming Raka akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, ada karpet merah yang diberikan oleh Jokowi pada saat itu.
"Kita belajar dari kasus Gibran di Solo. Ini adalah neofeodalisme sebenarnya. Feodalisme yang sebenarnya dibungkus saja dengan kata neo, seakan-akan ada pemilihan," ungkapnya.
"Gibran terpilih dengan karpet merah dari bapaknya tentu saja. Bahkan saingan Gibran dipanggil ke Istana. Kemudian ada proses kalau benar yang disampaikan oleh PDIP, ada proses di mana sudah punya kandidat terpaksa harus digantikan karena keinginan bapaknya," lanjutnya.
Dari proses tersebut kata Zainal, jika politik dinasti sudah dimainkan oleh Jokowi sejak awal. Kemudian, hal ini pun berlanjut hingga tingkat nasional.
"Saya kira semua itu menggambarkan bahwa dari awal ini sudah permainan politik dinasti cuman levelnya saja yang beda. Dulu di tingkat lokal ini kemudian beranjak naik di tingkat nasional," tandasnya.
(maf)
Lihat Juga :
