Sidang MKMK, Pemohon Curigai Konflik Kepentingan Anwar Usman dan Langgar Kode Etik
Kamis, 02 November 2023 - 15:44 WIB
loading...
Sidang MKMK laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023). Foto/Irfan Maulana
A
A
A
JAKARTA - Pemuda Madani menemukan kejanggalan dalam sidang perkara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres cawapres. Di mana, dari 11 uji materiil perkara tersebut, hanya gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A saja yang dikabulkan MK yakni Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Diketahui, dalam perkara tersebut Almas meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Ketua Umum Pemuda Madani, Furqan Jurdi menuturkan, kejanggalan itu terlihat dari kehadiran Ketua MK, Anwar Usman dalam setiap sidang perkara itu.
Furqan pun mempermasalahkan Anwar yang tak hadir dalam putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023. Namun, dia hadir dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Kalau misalnya ketidakhadiran yang berangsangkutan (Anwar Usman) karena konflik kepentingan terhadap perkara pengujian Pasal 169 huruf q uu 7 Tahun 2017, atau perkara 29, 51, 55, harus ada bukti surat bahwa yang bersangkutan mundur dari perkara tersebut," ujarnya dalam sidang MKMK laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).
Baca juga: Putusan MK, Kepala Daerah Bisa Jadi Capres-Cawapres meski Belum 40 Tahun
Dia mengatakan, Anwar Usman beralasan sakit sehingga tak bisa hadir dalam putusan perkara tersebut. Namun, alasan itu tak dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter.
"Tapi pernyataan kemudian kenapa yang ikut menguji perkara pasal yang sama dalam perkara 90-91 dan kalau ketidakhadiran hakim terlapor satu karena sakit, maka harus perlu ada bukti bahwa pada hari itu yang bersangkutan sakit sepert misalnya surat keterangan dokter dan lain-lain," ucapnya.
Dia mengatakan, alasan tersebut penting untuk membuktikan soal pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Anwar Usman.
"Apabila tidak ada bukti mundur dari perkara dan keterangan sakit, maka patut diduga hakim terlapor satu (Anwar Usman) telah dengan sengaja menghambat mahkamah memberikan putusan," jelasnya.
Kesengajaan tersebut, lanjut Furqan diduga memiliki unsur kepentingan. Sehingga, melahirkan keputusan yang kontradiktif.
"Maka hakim terlapor ini diduga kuat melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam perkara 29 karena memiliki konflik kepentingan yang dimohonkan PSI tersebut," katanya.
Sebab kata dia, PSI merupakan partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep. Sementara, Kaesang adalah keponakan Anwar Usman. Apabila Anwar Usman tak hadir dalam perkara itu karena alasan khawatir konflik kepentingan. Maka seharusnya dia juga tak hadir dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya hakim terlapor 1 mundur dari perkara a quo, bahwa hakim terlapor 1 memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara 90 karena secara terbuka pemohon perkara a quo secara nyata dan jelas menyebut nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pemuda yang dikaguminya," katannya.
Diketahui, nama Gibran disebut dalam permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Almas menyebutkan bahwa dirinya mengagumi Gibran yang dinilainya berhasil dalam membangun ekonomi Solo.
"Dalam konteks ini secara faktual pemohon dalam permohonan a quo memiliki tujuan untuk memperjuangkan keikutsertaan Gibran dalam kontestasi politik pemilihan presiden dan wakil presiden 2024," jelasnya.
Untuk informasi, laporan pelanggaran kode etik Anwar Usman ini bermula ketika, para hakim MK menangani perkara soal uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Tepatnya, soal batas usia capres cawapres, dari 11 gugatan hanya 1 saja yang dikabulkan oleh MK.
Yakni gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
Gugatan tersebut ditengarai untuk memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres. Sebab, dia baru berusia 36 tahun namun memiliki pengalaman menjadi Wali Kota Solo.
Benar atau tidak anggapan tersebut, sepekan pasca uji materiil itu dikabulkan MK, Gibran resmi diumumkan menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto, Minggu (22/10/2023). Mereka juga sudah mendaftar di KPU RI sebagai pasangan capres cawapres.
Hubungan kekeluargaan antara Gibran dan Anwar Usman pun disorot. Anwar merupakan paman dari Gibran. Lantaran hubungan kekeluargaan itu, Anwar Usman dikhawatirkan ada konflik kepentingan dalam perkara tersebut. Saat ini, ada 20 laporan soal pelanggaran kode etik tersebut yang ditangani MKMK.
Diketahui, dalam perkara tersebut Almas meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Ketua Umum Pemuda Madani, Furqan Jurdi menuturkan, kejanggalan itu terlihat dari kehadiran Ketua MK, Anwar Usman dalam setiap sidang perkara itu.
Furqan pun mempermasalahkan Anwar yang tak hadir dalam putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023. Namun, dia hadir dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Kalau misalnya ketidakhadiran yang berangsangkutan (Anwar Usman) karena konflik kepentingan terhadap perkara pengujian Pasal 169 huruf q uu 7 Tahun 2017, atau perkara 29, 51, 55, harus ada bukti surat bahwa yang bersangkutan mundur dari perkara tersebut," ujarnya dalam sidang MKMK laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).
Baca juga: Putusan MK, Kepala Daerah Bisa Jadi Capres-Cawapres meski Belum 40 Tahun
Dia mengatakan, Anwar Usman beralasan sakit sehingga tak bisa hadir dalam putusan perkara tersebut. Namun, alasan itu tak dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter.
"Tapi pernyataan kemudian kenapa yang ikut menguji perkara pasal yang sama dalam perkara 90-91 dan kalau ketidakhadiran hakim terlapor satu karena sakit, maka harus perlu ada bukti bahwa pada hari itu yang bersangkutan sakit sepert misalnya surat keterangan dokter dan lain-lain," ucapnya.
Dia mengatakan, alasan tersebut penting untuk membuktikan soal pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Anwar Usman.
"Apabila tidak ada bukti mundur dari perkara dan keterangan sakit, maka patut diduga hakim terlapor satu (Anwar Usman) telah dengan sengaja menghambat mahkamah memberikan putusan," jelasnya.
Kesengajaan tersebut, lanjut Furqan diduga memiliki unsur kepentingan. Sehingga, melahirkan keputusan yang kontradiktif.
"Maka hakim terlapor ini diduga kuat melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam perkara 29 karena memiliki konflik kepentingan yang dimohonkan PSI tersebut," katanya.
Sebab kata dia, PSI merupakan partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep. Sementara, Kaesang adalah keponakan Anwar Usman. Apabila Anwar Usman tak hadir dalam perkara itu karena alasan khawatir konflik kepentingan. Maka seharusnya dia juga tak hadir dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya hakim terlapor 1 mundur dari perkara a quo, bahwa hakim terlapor 1 memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara 90 karena secara terbuka pemohon perkara a quo secara nyata dan jelas menyebut nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pemuda yang dikaguminya," katannya.
Diketahui, nama Gibran disebut dalam permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Almas menyebutkan bahwa dirinya mengagumi Gibran yang dinilainya berhasil dalam membangun ekonomi Solo.
"Dalam konteks ini secara faktual pemohon dalam permohonan a quo memiliki tujuan untuk memperjuangkan keikutsertaan Gibran dalam kontestasi politik pemilihan presiden dan wakil presiden 2024," jelasnya.
Untuk informasi, laporan pelanggaran kode etik Anwar Usman ini bermula ketika, para hakim MK menangani perkara soal uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Tepatnya, soal batas usia capres cawapres, dari 11 gugatan hanya 1 saja yang dikabulkan oleh MK.
Yakni gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
Gugatan tersebut ditengarai untuk memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres. Sebab, dia baru berusia 36 tahun namun memiliki pengalaman menjadi Wali Kota Solo.
Benar atau tidak anggapan tersebut, sepekan pasca uji materiil itu dikabulkan MK, Gibran resmi diumumkan menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto, Minggu (22/10/2023). Mereka juga sudah mendaftar di KPU RI sebagai pasangan capres cawapres.
Hubungan kekeluargaan antara Gibran dan Anwar Usman pun disorot. Anwar merupakan paman dari Gibran. Lantaran hubungan kekeluargaan itu, Anwar Usman dikhawatirkan ada konflik kepentingan dalam perkara tersebut. Saat ini, ada 20 laporan soal pelanggaran kode etik tersebut yang ditangani MKMK.
(maf)
Lihat Juga :
