Ketika Megawati dan PDI Didzalimi Penguasa

Dia mengawali kariernya sebagai sebagai ketua DPC PDI Jakarta Pusat. Pada dua Pemilu sebelumnya, PDI selalu di posisi buncit. Suara partai ini cuma 8,05% (29 kursi) pada Pemilu 1977 dan 6,66% (24 kursi) pada Pemilu 1982. Namun ketika Megawati naik panggung politik, suara PDI kian meningkat.

Ketika Megawati tampil di panggung kampanye, massa PDI selalu berlimpah. Pada Pemilu 1987, suara PDI pun meningkat menjadi 10% (40 kursi) dan 14% (56 kursi) pada Pemilu 1992. Semua ini membuat penguasa Orde Baru risau.

Tak lama, panglima ABRI Feisal Tanjung menilai mimbar demokrasi di kantor PDI sebagai tindakan subversif. Kepala Staf Sosial Politik ABRI Syarwan Hamid mendorong Soerjadi untuk mengambil alih. Maka pada Sabtu, 27 Juli 1996, kantor DPP PDI diserbu massa Soerjadi.

Mengutip laporan Kompas tanggal 29 Juli 1996, kejadian yang dikenal sebagai Kudatuli ini berlangsung selama 1,5 jam di Jalan Diponegoro, Jakarta. Komnas HAM melakukan identifikasi terhadap peristiwa tersebut.

Berdasarkan catatannya, ada 5 orang tewas, 149 luka, serta 23 orang yang hilang. Namun peristiwa Kudatuli mengubah lanskap politik Tanah Air, gerakan pro-demokrasi mengeras di senjakala riwayat Orde Baru.

Dari Kudatuli Menjadi Aliansi Mega-Bintang
Setelah kantornya diluluhlantahkan, Megawati tak mundur walau kantor barunya terus menerus dilarang dan disegel. Maka dia pun berkantor di rumahnya di Jalan Kebagusan. Salah satu peristiwa penting di kantor tersebut ialah perayaan ulang tahun PDI pada 10 Januari 1997.

Dalam acara yang dihadiri banyak orang itu, Megawati menyampaikan pidato politik bahwa DPP PDI periode 1993-1998 dibawah kepemimpinannya adalah yang sah, legal dan berhak menjadi Organisasi Peserta Pemilu (OPP) pada Pemilu 1997. Namun pemerintah Orde Baru menolak penegasan tersebut.

Pemerintah hanya mengakui PDI Soerjadi yang diperbolehkan ikut pemilu. Segala aktivitas politik PDI pimpinan Megawati pun dilarang, kegiatan pun tak mendapatkan izin pemerintah.

Upaya Megawati untuk ikut Pemilu tak surut. Dia mengeluarkan Manifesto Politik dan berharap agar aparat pemerintah baik sipil maupun militer sebagai penyelenggara pemilu bertindak dan bersikap netral serta adil terhadap semua kontestan dan organisasi peserta pemilu.

Hingga pada 7 Mei 1997 hanya sehari sebelum jatah masa kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terjadi pertemuan antara Megawati dan Ketua DPC PPP Surakarta Mudrick Sangidoe. Kasak-kusuk menguar, bahwa itu isyarat agar massa pro-Megawati mengalihkan suaranya kepada PPP.

Aliansi Mega-Bintang pun menyeruak. Dari Solo, gemuruh Mega-Bintang menyebar dengan cepat ke daerah lain. Arak-arakan dan konvoi selama kampanye dipenuhi oleh atribut warna merah-hijau serta poster dan spanduk bertuliskan Mega-Bintang.

Di Jakarta, massa PPP tumpah ruah menghijaukan jalanan dan kawasan-kawasan penting. Di antara ribuan massa hijau itu terlihat kelompok-kelompok yang membentangkan poster-poster Megawati. Terdengar pula yel-yel yang menyerukan frasa Mega Bintang.

Harian Kompas menyebut kampanye Mega Bintang juga terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Bahkan di sana lebih terang-terangan. Sekira 7.000-an pendukung Megawati menyatakan diri bergabung dengan PPP.