Gelar Rakernis, Menteri Siti Evaluasi Efektivitas Konkurensi LHK
Rabu, 01 November 2023 - 19:13 WIB
loading...
Menteri LHK Siti Nurbaya memimpin Rakernis terkait operasional Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan kerja koordinasi dengan OIKN, Rabu (1/11/2023). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memimpin Rapat Kerja Teknis (Rakernis). Hal ini dalam rangka operasional Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan kerja koordinasi dengan OIKN, Rabu (1/11/2023).
Menteri Siti mengatakan, pertemuan ini digelar sebagai evaluasi efektivitas kerja urusan konkurensi LHK di wilayah kerja OIKN. Dirinya menegaskan, urusan konkurensi merupakan urusan-urusan bidang LHK yang ditangani bersama, baik oleh pusat maupun daerah.
"Jadi penanganannya masih bersama pusat dan daerah, berlaku dalam hal terjadi berbagai situasi, termasuk kekurangan atau belum efektifnya penanganan oleh daerah," kata Menteri Siti.
Baca juga: Menteri LHK Ungkap Permasalahan Kunci terkait Lingkungan dan Kehutanan
Dari hasil paparan dan laporan yang disampaikan, Menteri Siti mengungkapkan, ada lima hal penting yang perlu segera ditindak lanjuti. Pertama, perlu diterbitkan Keputusan Menteri yang mengatur lebih lanjut hal-hal di lapangan yang sifatnya hanya sekali terjadi (Einmaleg).
Menteri Siti mengatakan, pertemuan ini digelar sebagai evaluasi efektivitas kerja urusan konkurensi LHK di wilayah kerja OIKN. Dirinya menegaskan, urusan konkurensi merupakan urusan-urusan bidang LHK yang ditangani bersama, baik oleh pusat maupun daerah.
"Jadi penanganannya masih bersama pusat dan daerah, berlaku dalam hal terjadi berbagai situasi, termasuk kekurangan atau belum efektifnya penanganan oleh daerah," kata Menteri Siti.
Baca juga: Menteri LHK Ungkap Permasalahan Kunci terkait Lingkungan dan Kehutanan
Dari hasil paparan dan laporan yang disampaikan, Menteri Siti mengungkapkan, ada lima hal penting yang perlu segera ditindak lanjuti. Pertama, perlu diterbitkan Keputusan Menteri yang mengatur lebih lanjut hal-hal di lapangan yang sifatnya hanya sekali terjadi (Einmaleg).
Lihat Juga :
