Pengamat Militer Khawatir Kemarahan Rakyat Memuncak usai Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres
Senin, 30 Oktober 2023 - 21:26 WIB
loading...
Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie memberikan keterangan kepada media di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023). FOTO/MPI/WIDYA MICHELLA
A
A
A
JAKARTA - Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie mengaku khawatir dengan potensi risiko dalam negeri dan luar negeri saat ini. Terutama memuncaknya kemarahan rakyat akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai syarat akan kepentingan politik suatu oknum tertentu.
"Saat ini yang saya khawatirkan dari soal Gibran adalah takutnya kemarahan masyarakat yang memuncak. Kemarahan masyarakat kapan meledaknya waktunya saya tidak tahu. Tapi itu terjadi dimulai dari drama Korea soal MK. Saat ini memang diperlukan revolusi moral leadership," kata Connie Rahakundini Bakrie dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Nasib Demokrasi Indonesia ke Depan, yang digelar Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2023.
Menurutnya, jika MK dapat diatur, maka tak menutup kemungkinan elite politik juga akan menggunakan kekuatan aparat keamanan untuk menghambat demokrasi di Indonesia.
"Kondisi saat ini lumayan besar pengaruhnya bagi potensi risk. Pertama involvement aparat. Kemungkinan tidak netral itu tetap ada. Kemungkinan bapaknya menggunakan aparat untuk kepentingan anaknya tetap ada," kata Connie.
"Saat ini yang saya khawatirkan dari soal Gibran adalah takutnya kemarahan masyarakat yang memuncak. Kemarahan masyarakat kapan meledaknya waktunya saya tidak tahu. Tapi itu terjadi dimulai dari drama Korea soal MK. Saat ini memang diperlukan revolusi moral leadership," kata Connie Rahakundini Bakrie dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Nasib Demokrasi Indonesia ke Depan, yang digelar Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2023.
Menurutnya, jika MK dapat diatur, maka tak menutup kemungkinan elite politik juga akan menggunakan kekuatan aparat keamanan untuk menghambat demokrasi di Indonesia.
"Kondisi saat ini lumayan besar pengaruhnya bagi potensi risk. Pertama involvement aparat. Kemungkinan tidak netral itu tetap ada. Kemungkinan bapaknya menggunakan aparat untuk kepentingan anaknya tetap ada," kata Connie.
Lihat Juga :
