Pengamat Militer Khawatir Kemarahan Rakyat Memuncak usai Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres
loading...
Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie memberikan keterangan kepada media di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023). FOTO/MPI/WIDYA MICHELLA
A
A
A
JAKARTA - Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie mengaku khawatir dengan potensi risiko dalam negeri dan luar negeri saat ini. Terutama memuncaknya kemarahan rakyat akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai syarat akan kepentingan politik suatu oknum tertentu.
"Saat ini yang saya khawatirkan dari soal Gibran adalah takutnya kemarahan masyarakat yang memuncak. Kemarahan masyarakat kapan meledaknya waktunya saya tidak tahu. Tapi itu terjadi dimulai dari drama Korea soal MK. Saat ini memang diperlukan revolusi moral leadership," kata Connie Rahakundini Bakrie dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Nasib Demokrasi Indonesia ke Depan, yang digelar Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2023.
Menurutnya, jika MK dapat diatur, maka tak menutup kemungkinan elite politik juga akan menggunakan kekuatan aparat keamanan untuk menghambat demokrasi di Indonesia.
"Kondisi saat ini lumayan besar pengaruhnya bagi potensi risk. Pertama involvement aparat. Kemungkinan tidak netral itu tetap ada. Kemungkinan bapaknya menggunakan aparat untuk kepentingan anaknya tetap ada," kata Connie.
Ia mengingatkan sejarah yang terjadi pada 1998-1999, tidak ada kekuatan intelijen dan aparat dan militer apa pun bisa mengerem kekuatan kemarahan masyarakat. Bahkan hingga membuat MK mengeluarkan putusan yang aneh meloloskan putra Presiden Jokowi ikut kontestasi jadi cawapres.
"Bahkan hakim MK Arief Hidayat mengusulkan bubarkan saja MK. Itu artinya ada yang salah dengan MK saat ini," katanya.
Connie juga menyinggung soal pentingnya sikap tahu diri dan tahu malu serta soal kepantasan. Dia mengaku saat ini khawatir dengan lahirnya mini mini kawe (cawapres tidak punya kapabilitas).
"Saya tidak marah saat Gibran jadi wali kota tapi kali ini saya marah kepada Jokowi melakukan hal hingga kondisi negara seperti saat ini," katanya.
"Saat ini yang saya khawatirkan dari soal Gibran adalah takutnya kemarahan masyarakat yang memuncak. Kemarahan masyarakat kapan meledaknya waktunya saya tidak tahu. Tapi itu terjadi dimulai dari drama Korea soal MK. Saat ini memang diperlukan revolusi moral leadership," kata Connie Rahakundini Bakrie dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk Nasib Demokrasi Indonesia ke Depan, yang digelar Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2023.
Menurutnya, jika MK dapat diatur, maka tak menutup kemungkinan elite politik juga akan menggunakan kekuatan aparat keamanan untuk menghambat demokrasi di Indonesia.
"Kondisi saat ini lumayan besar pengaruhnya bagi potensi risk. Pertama involvement aparat. Kemungkinan tidak netral itu tetap ada. Kemungkinan bapaknya menggunakan aparat untuk kepentingan anaknya tetap ada," kata Connie.
Ia mengingatkan sejarah yang terjadi pada 1998-1999, tidak ada kekuatan intelijen dan aparat dan militer apa pun bisa mengerem kekuatan kemarahan masyarakat. Bahkan hingga membuat MK mengeluarkan putusan yang aneh meloloskan putra Presiden Jokowi ikut kontestasi jadi cawapres.
"Bahkan hakim MK Arief Hidayat mengusulkan bubarkan saja MK. Itu artinya ada yang salah dengan MK saat ini," katanya.
Connie juga menyinggung soal pentingnya sikap tahu diri dan tahu malu serta soal kepantasan. Dia mengaku saat ini khawatir dengan lahirnya mini mini kawe (cawapres tidak punya kapabilitas).
"Saya tidak marah saat Gibran jadi wali kota tapi kali ini saya marah kepada Jokowi melakukan hal hingga kondisi negara seperti saat ini," katanya.
Lihat Juga :
