Harus Diakui Rohingya Adalah Bagian dari Myanmar

Kamis, 07 September 2017 - 21:06 WIB
Harus Diakui Rohingya...
Harus Diakui Rohingya Adalah Bagian dari Myanmar
A A A
JAKARTA - Presiden Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) Din Syamsuddin membeberkan persoalan mendasar yang menjadi muara tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, di Rakhine State, Myanmar.

Salah satu persoalan mendasar tersebut yakni kebijakan Pemerintah Myanmar yang cenderung rasialis. Buntutnya, etnis Rohingya mendapat diskriminasi, kekerasan, bahkan persekusi.

"Perdamaian abadi bagi Rohingya hanya bisa ditempuh dengan pemenuhan hak-hak mereka sebagai manusia," kata Din dalam sebuah konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2017).

Din mengatakan, selama ini solusi yang ditawarkan untuk mengakhiri krisis Rohingya ibarat memadamkan kebakaran. Sementara penyebab kebakaran tidak diselesaikan, sehingga bencana tidak pernah usai.

Menurut Din, yang dibutuhkan saat ini adalah upaya politik mendesak Pemerintah Myanmar agar mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari negara tersebut.

"Melalui pengakuan itu, sudah seharusnya Rohingya mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Myanmar," ucap Din.

Dalam kesempatan yang sama, Don juga menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya adalah pelanggaran HAM berat.

"Kekerasan di Myanmar tidak sesuai dengan ajaran agama manapun, termasuk Islam dan Buddha yang mengajak kasih sayang, kerukunan, dan perdamaian," tegas Din.
(maf)
Berita Terkait
Menlu: PBB Mulai Lakukan...
Menlu: PBB Mulai Lakukan Pendataan Migran Rohingya di Aceh
Pemerintah Diminta Waspadai...
Pemerintah Diminta Waspadai Sindikat Pengungsi Rohingya
Organisasi Rohingnya...
Organisasi Rohingnya Ungkapkan Terima Kasih Atas Penyelamatan Pengungsi di Aceh
24 Pengungsi Rohingya...
24 Pengungsi Rohingya Tenggelam di Malaysia
3 Tahun Berlalu, Pengungsi...
3 Tahun Berlalu, Pengungsi Rohingya Kian Menderita
Bantu Pengungsi Rohingnya...
Bantu Pengungsi Rohingnya di Aceh, Kemlu Koordinasi dengan PBB
Berita Terkini
KPK: Bupati Muara Enim...
KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
ADIGSI dan Crest Kerja...
ADIGSI dan Crest Kerja Sama Pengembangan Keamanan Siber Nasional
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Respons Hukum Kejagung...
Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
Infografis
5 Fakta Jeffrey Epstein:...
5 Fakta Jeffrey Epstein: dari Guru Tanpa Ijazah hingga Dugaan Agen Mossad
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved