Pengamat Sebut Duet Prabowo-Gibran Dinasti Politik: Tak Baik untuk Demokrasi
loading...
Duet Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Foto/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Duet Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka , dinilai merupakan langkah membangun dinasti politik . Hal ini ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin.
"Apakah pengusungan Gibran dinasti politik? Ya dalam konteks tertentu bisa dikatakan iya," kata Ujang, Selasa (24/10/2023).
Kendati demikian, Ujang merasa banyak contoh dinasti politik yang telah dibangun di negeri ini, terkhusus di daerah-daerah. Ia merasa, keberadaan dinasti politik tumbuh subur karena tak ada larangan yang tercantum di Undang-Undang (UU).
"Ya kalau kita bicara dinasti politik, di kita banyak di daerah-daerah, di nasional kan sama juga, Pak SBY dengan Mas AHY, Megawati dengan Puan. Menteri-menteri anggota DPR semua membangun dinasti politik, semua," ucap Ujang.
"Tetapi semua membangun dinasti politik, karena tidak ada UU yang aturnya. Jadi semua keluarga itu punya peluang membangun dinasti politik, siapa pun, kerena tidak ada regulasi yang mengatur pembatasan jabatan. Itu persoalan di kita," tambahnya.
Kendati demikian, Ujang merasa dinasti politik di negeri ini telah tumbuh subur. Ia pun merasa, dampak suburnya praktik dinasti politik tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi.
"Ya dampaknya, akan terjadi KKN, kan di banyak daerah seperti itu. Dampaknya seperti itu. Maka juga ya tidak baik untuk demokrasi, karena demokrasi hanya beri kesempatan kepada keluarga tertentu untuk berkuasa, tidak beri kesempatan untuk yang lain," tandasnya.
Sekadar informasi, Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah memutuskan, Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.
Keputusan diambil setelah para ketum parpol yang tergabung di KIM mengadakan rapat di rumah Prabowo, Kertanegara IV Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023) malam.
"Apakah pengusungan Gibran dinasti politik? Ya dalam konteks tertentu bisa dikatakan iya," kata Ujang, Selasa (24/10/2023).
Kendati demikian, Ujang merasa banyak contoh dinasti politik yang telah dibangun di negeri ini, terkhusus di daerah-daerah. Ia merasa, keberadaan dinasti politik tumbuh subur karena tak ada larangan yang tercantum di Undang-Undang (UU).
"Ya kalau kita bicara dinasti politik, di kita banyak di daerah-daerah, di nasional kan sama juga, Pak SBY dengan Mas AHY, Megawati dengan Puan. Menteri-menteri anggota DPR semua membangun dinasti politik, semua," ucap Ujang.
"Tetapi semua membangun dinasti politik, karena tidak ada UU yang aturnya. Jadi semua keluarga itu punya peluang membangun dinasti politik, siapa pun, kerena tidak ada regulasi yang mengatur pembatasan jabatan. Itu persoalan di kita," tambahnya.
Kendati demikian, Ujang merasa dinasti politik di negeri ini telah tumbuh subur. Ia pun merasa, dampak suburnya praktik dinasti politik tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi.
"Ya dampaknya, akan terjadi KKN, kan di banyak daerah seperti itu. Dampaknya seperti itu. Maka juga ya tidak baik untuk demokrasi, karena demokrasi hanya beri kesempatan kepada keluarga tertentu untuk berkuasa, tidak beri kesempatan untuk yang lain," tandasnya.
Sekadar informasi, Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah memutuskan, Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.
Keputusan diambil setelah para ketum parpol yang tergabung di KIM mengadakan rapat di rumah Prabowo, Kertanegara IV Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023) malam.
Explore More