Pemilihan Gibran Jadi Cawapres Prabowo Dinilai Bisa Berefek Buruk bagi Demokrasi Indonesia
Minggu, 22 Oktober 2023 - 22:15 WIB
loading...
Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka di bukit Hambalang, Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/6/2022). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pihak menyayangkan penunjukkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Sebab, hal itu bisa memberikan efek buruk bagi demokrasi di Indonesia.
Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman mengatakan, pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto adalah rangkaian yang tak dapat dipisahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima gugatan UU Pemilu terkait usulan agar mereka yang pernah menjabat sebagai bupati wali kota maupun gubernur dapat menjadi capres dan cawapres meskipun belum berusia 40 tahun. Putusan MK itu menandai terjadinya krisis etika, di mana etika imparsialitas terlanggar dalam putusan tersebut dan adanya conflict of interest yang muncul ketika Ketua Hakim MK Anwar Usman ikut serta memutuskan perkara dengan menerima gugatan.
Seperti diketahui bahwa Anwar Usman memiliki hubungan kekerabatan dengan Gibran Rakabuming Raka yakni sebagai paman. Secara etika, hakim yang memiliki hubungan kekerabatan dalam setiap kasus hukum tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan hukum.
Baca juga: Prabowo Resmi Gandeng Gibran sebagai Cawapres
"Dari sini, maka momen pemilihan pasangan Prabowo-Gibran menjadi penegasan rangkaian penyalahgunaan kekuasaan, ketika hukum menjadi instrumen dari kekuasaan kepentingan politik dominan," kata Airlangga Pribadi Kusman dalam keterangan tertulis, Minggu (22/10/2023).
Sebagai implikasi atas putusan MK tersebut, kata Airlangga Pribadi, pasangan Prabowo-Gibran mengandung cacat politik dan konstitusional. Sejak awal, keduanya dinilai menjadi bagian dari pihak yang memperoleh keuntungan dari manuver politik.
Airlangga Pribadi menegaskan, pelemahan etika republik bisa memunculkan polarisasi politik sampai ke tingkat bawah mengingat kontestasi berlangsung dalam persepsi publik yang cukup kuat bahwa pemilu berjalan tidak fair, ada yang diuntungkan dari berbagai pelemahan republik maupun demokrasi yang berjalan.
Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman mengatakan, pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto adalah rangkaian yang tak dapat dipisahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima gugatan UU Pemilu terkait usulan agar mereka yang pernah menjabat sebagai bupati wali kota maupun gubernur dapat menjadi capres dan cawapres meskipun belum berusia 40 tahun. Putusan MK itu menandai terjadinya krisis etika, di mana etika imparsialitas terlanggar dalam putusan tersebut dan adanya conflict of interest yang muncul ketika Ketua Hakim MK Anwar Usman ikut serta memutuskan perkara dengan menerima gugatan.
Seperti diketahui bahwa Anwar Usman memiliki hubungan kekerabatan dengan Gibran Rakabuming Raka yakni sebagai paman. Secara etika, hakim yang memiliki hubungan kekerabatan dalam setiap kasus hukum tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan hukum.
Baca juga: Prabowo Resmi Gandeng Gibran sebagai Cawapres
"Dari sini, maka momen pemilihan pasangan Prabowo-Gibran menjadi penegasan rangkaian penyalahgunaan kekuasaan, ketika hukum menjadi instrumen dari kekuasaan kepentingan politik dominan," kata Airlangga Pribadi Kusman dalam keterangan tertulis, Minggu (22/10/2023).
Sebagai implikasi atas putusan MK tersebut, kata Airlangga Pribadi, pasangan Prabowo-Gibran mengandung cacat politik dan konstitusional. Sejak awal, keduanya dinilai menjadi bagian dari pihak yang memperoleh keuntungan dari manuver politik.
Airlangga Pribadi menegaskan, pelemahan etika republik bisa memunculkan polarisasi politik sampai ke tingkat bawah mengingat kontestasi berlangsung dalam persepsi publik yang cukup kuat bahwa pemilu berjalan tidak fair, ada yang diuntungkan dari berbagai pelemahan republik maupun demokrasi yang berjalan.
Lihat Juga :
