Akademisi Nilai Putusan MK Berpotensi Dianulir bila Ada Dugaan Konflik Kepentingan
Selasa, 17 Oktober 2023 - 16:01 WIB
loading...
Dosen Ilmu Politik dan Internasional Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai putusan MK yang mengabulkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat dianulir. Foto/SINDOphoto/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - Dosen Ilmu Politik dan Internasional Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres di mana kepala daerah yang belum berusia 40 tahun dapat dianulir. Hal itu apabila ditemukan konflik kepentingan di dalamnya
“Putusan yang seolah menyediakan karpet merah bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Cawapres masih berpotensi dianulir,” ungkap Ahmad dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10/2023).
Dia menilai putusan MK membuka celah pertentangan dengan apa yang tertera pada Pasal 17 ayat (3), (5), (6) dan (7) Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pada Pasal 17 ayat 3, ketentuan meliputi kewajiban hakim mengundurkan diri jika mempunyai hubungan keluarga terhadap ketua salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat hingga panitera. Ayat selanjutnya atau ayat 5, hakim juga memiliki kewajiban untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila dia memiliki kehendak langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang sedang diperiksa.
Dia melanjutkan, apabila ayat 3 dan 5 diterobos maka akan secara otomatis dianulir. Hal itu jika melihat ayat 6 dan 7 yang pada intinya menyebut bahwa putusan yang melanggar ayat 3 dan 5 dinyatakan tidak sah dan harus kembali diperiksa dengan sususan majelis yang berbeda.
“Putusan yang seolah menyediakan karpet merah bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Cawapres masih berpotensi dianulir,” ungkap Ahmad dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10/2023).
Dia menilai putusan MK membuka celah pertentangan dengan apa yang tertera pada Pasal 17 ayat (3), (5), (6) dan (7) Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pada Pasal 17 ayat 3, ketentuan meliputi kewajiban hakim mengundurkan diri jika mempunyai hubungan keluarga terhadap ketua salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat hingga panitera. Ayat selanjutnya atau ayat 5, hakim juga memiliki kewajiban untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila dia memiliki kehendak langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang sedang diperiksa.
Dia melanjutkan, apabila ayat 3 dan 5 diterobos maka akan secara otomatis dianulir. Hal itu jika melihat ayat 6 dan 7 yang pada intinya menyebut bahwa putusan yang melanggar ayat 3 dan 5 dinyatakan tidak sah dan harus kembali diperiksa dengan sususan majelis yang berbeda.
Lihat Juga :
