Surat Penangkapan SYL Ditandatangani Pimpinan KPK, Ali Fikri: Beda Tafsir UU Saja
loading...
A
A
A
Kejanggalan yang dimaksud dimana surat pemanggilan dan penangkapan ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Padahal menurutnya tanda tangan pada tingkat itu hanya perlu dilakukan oleh bagian Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
"Tanggal 11 Oktober (Pemanggilan pertama SYL) Firli Bahuri menandatangani penangkapan, kan lucu itu. Biasanya penangkapan itu tidak harus pimpinan KPK, karena penangkapan itu cukup deputi, kalau penahanan memang pimpinan KPK walaupun dengan UU sekarang itu enggak lagi karena mereka (pimpinan) tidak lagi penyidik," ujar Novel Baswedan kepada wartawan, Jumat (13/10/2023).
Bahkan, Novel menyebut bahwa tindakan ini merupakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh Firli Bahuri. Ia menduga hal itu juga untuk menutup atau membungkam adanya dugaan perkara pemerasan yang menyeret nama Firli.
"Saya meyakini sebagai abuse of power, jadi upaya Firli untuk menutup atau membungkam perkara pemerasannya. Ini yang bahaya," ucapnya.
Dalam kasus ini, kata Novel, kasus pemerasan harus terlebih dahulu diusut ketimbang pokok perkara dugaan korupsinya. Hal ini agar pengusutan pokok perkara dapat diusut tuntas.
"Harusnya pemerasannya dulu, karena sampai kemudian perkara pokoknya digunakan untuk membungkam untuk menghalang-halangi, untuk mengintimidasi, sehingga para korban dan saksi tidak berani untuk berbicara menyampaikan fakta apa adanya karena ada conflict of interest atau peluang terjadinya abuse of power," tegas dia.
"Tanggal 11 Oktober (Pemanggilan pertama SYL) Firli Bahuri menandatangani penangkapan, kan lucu itu. Biasanya penangkapan itu tidak harus pimpinan KPK, karena penangkapan itu cukup deputi, kalau penahanan memang pimpinan KPK walaupun dengan UU sekarang itu enggak lagi karena mereka (pimpinan) tidak lagi penyidik," ujar Novel Baswedan kepada wartawan, Jumat (13/10/2023).
Bahkan, Novel menyebut bahwa tindakan ini merupakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh Firli Bahuri. Ia menduga hal itu juga untuk menutup atau membungkam adanya dugaan perkara pemerasan yang menyeret nama Firli.
"Saya meyakini sebagai abuse of power, jadi upaya Firli untuk menutup atau membungkam perkara pemerasannya. Ini yang bahaya," ucapnya.
Dalam kasus ini, kata Novel, kasus pemerasan harus terlebih dahulu diusut ketimbang pokok perkara dugaan korupsinya. Hal ini agar pengusutan pokok perkara dapat diusut tuntas.
"Harusnya pemerasannya dulu, karena sampai kemudian perkara pokoknya digunakan untuk membungkam untuk menghalang-halangi, untuk mengintimidasi, sehingga para korban dan saksi tidak berani untuk berbicara menyampaikan fakta apa adanya karena ada conflict of interest atau peluang terjadinya abuse of power," tegas dia.
(kri)
Explore More