Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Wujud Kepercayaan yang Diberikan bagi Indonesia

JAKARTA - Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau Dewan HAM PBB . Pemilihan digelar pada tanggal 10 Oktober pukul 10.00 pagi di General Assembly Hall, Markas besar PBB, New York.

Proses pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu. Pendekatan kepada negara anggota terus dilakukan.

"Saya juga menggunakan keberadaan saya di Sidang Majelis Umum PBB bulan September yang lalu untuk terus melakukan pendekatan kepada para mitra kita," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

Menlu menyampaikan, Indonesia memperoleh suara tertinggi, dibanding suara yang diperoleh negara lain yang sama-sama terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026.

"Indonesia memperoleh 186 suara dari keseluruhan 192 suara," ucapnya.

Dari wilayah Asia Pasifik , perolehan suara Indonesia-186, Kuwait-183, Jepang-175, dan RRT-154. Menurutnya, angka perolehan suara ini, juga merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB.

"Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang keenam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM," katanya.

Sebagaimana diketahui, ini adalah kali keenam Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, yaitu 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, 2020-2022 dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024-2026.

Adapun Tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM adalah Inclusive Partnership for Humanity. Sehingga kemitraan yang Inklusif adalah kunci. Kemitraan inklusif diperlukan untuk kemanusian.

Untuk memajukan dan untuk pelindungan hak asasi manusia. Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi. Menlu Retno menyampaikan ,ada tiga prioritas utama dalam menjalankan keanggotaannya di Dewan HAM PBB, yaitu: Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan
melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.

"Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk negara-negara berkembang. Di dalam negeri, kita juga akan mendorong penguatan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk pemajuan isu-isu penting seperti kesetaraan gender, pelindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan," jelasnya.

Kedua, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok-kelompok kawasan. Hal ini akan dilakukan antara lain dengan sinkronisasi mekanisme pemajuan HAM di kawasan seperti dengan AICHR, dengan ACWC dengan mekanisme
HAM global.

"Kerja sama dengan badan-badan di tingkat regional dan global juga akan diperkuat," ucapnya.

Yang ketiga, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights. Indonesia akan terus mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas dan kesetaraan.

"Bismillah, mudah-mudahan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026 dengan meraih suara terbanyak tidak saja bermanfaat bagi Indonesia, namun juga bagi upaya pemajuan dan pelindungan
HAM dunia," tutupnya.