Bawaslu Harap KPU Lebih Terbuka dalam Proses Pendaftaran Capres-Cawapres

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) siap mengawasi proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 yang akan dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai 19 Oktober 2023. Bawaslu berharap KPU dapat lebih terbuka dalam proses pendaftaran capres-cawapres tersebut.

"Kami berharap KPU bisa lebih terbuka dalam melakukan proses-proses dalam pendaftaran capres dan cawapres besok," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada MPI usai menghadiri Sarasehan Nasional Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2023) malam.

Dia mengatakan, kurangnya keterbukaan KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu sempat terjadi saat pendaftaran peserta pemilu via aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.



"Ya kan pada saat tahapan Silon kan, (KPU) agak tertutup. Jadi dikhawatirkan tahapan berikutnya akan demikian," ujarnya.

Kendati demikian, dia menyampaikan KPU akan semakin bijak dalam menangani tahapan pemilu, khususnya pada proses pendaftaran paslon pilpres tersebut. "Tapi saya yakin teman-teman KPU akan semakin bijak dalam menangani berbagai hal mengenai tahapan pendaftaran paslon capres dan cawapres nanti," katanya.

Diketahui, Bagja menghadiri sarasehan nasional dalam upaya meningkatkan silaturahmi antarpewarta televisi sekaligus penguatan kemerdekaan pers terutama menjelang Pemilu Serentak 2024.

Sarasehan nasional dengan tema 'Menumbuhkan Jurnalisme Positif dan Menjaga Kemerdekaan Pers di Era Digital', turut mengadakan diskusi publik dengan melibatkan KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers dalam menanggulangi hoaks di tengah kontestasi pemilu serentak mendatang.

Bagja menyampaikan perlunya peran media pers, khususnya televisi, dalam memerangi berita hoaks yang justru dampaknya lebih besar di publik. Dia berharap media pers dapat menjadi wadah konfirmasi ketika berseliwerannya kabar hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pemberitaannya.

"Ke depan seharusnya media televisi menjadi tempat konfirmasi terbaik saat berita hoaks yang tersebar di media sosial. Jadi, konfirmasi itu ada pada teman-teman televisi juga," ujar Bagja.