50.000 Kaum Syarikat Islam Akan Ramaikan Pengajian Nasional di Istiqlal

JAKARTA - Memperingati Milad ke-118, Syarikat Islam (SI) akan menyelenggarakan Silaturahmi dan Pengajian Nasional pada Sabtu (7/10/2023) besok. Rencananya acara bertema Meneguhkan Peran Syarikat Islam dalam Membangun Bangsa itu akan digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Juliantono mengatakan, Silaturahmi dan Pengajian Nasional akan dihadiri sekitar 50.000-an kaum Syarikat Islam yang berasal dari perwakilan seluruh Indonesia.

"Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi bagi Syarikat Islam dalam menghadapi Pemilu 2024 yang eskalasinya sekarang kian memanas. Fenomena politik yang destruktif yang saling menjatuhkan, menyebarkan berita bohong (hoax), dan politik uang sudah masuk pada tahap yang mengkhawatirkan," kata Ferry di Jakarta, Jumat (6/7/2023).



Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengimbau kepada para kontestan maupun pendukung agar berperilaku politik secara beradab dan lebih mengedepankan adu gagasan yang bersifat konstruktif untuk kemajuan bangsa. Di samping itu bagi penyelenggara pemilu harus memastikan dirinya bekerja secara independen, imparsial, dan profesional sesuai kerangka hukum yang berlaku serta penyelenggara negara (TNI, POlri, dan ASN) menjaga netralitasnya.

"Hal yang paling penting, bahwa pemilu bagi kaum Syarikat Islam harus dijadikan sebagai momentum terjalinnya persatuan ummat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan damai," katanya.

Selain masalah pemilu, Hamdan Zoelva juga menyoroti fenomena penegakan hukum yang dinilainya berada pada tahap sangat mengkhawatirkan. Hukum sejatinya diterapkan secara imparsial, berlaku kepada siapa pun dan berkeadilan.

"Penegakan hukum semestinya dilakukan tanpa pandang bulu, dan tak memihak yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan," ujarnya.

Hamdan Zoelva juga menyoroti peringatan krisis pangan dunia dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang disebabkan perubahan iklim. Sudah ada 22 negara membatasi ekspor bahan makanan dan pada sisi lain kondisi di dalam negeri yang sedang dilanda kemarau akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan.

"Oleh karena itu, pemerintah untuk segera menentukan langkah-langkah strategis memastikan ketersediaan pangan dalam negeri," kata Hamdan Zoelva.

Terkait konflik agraria sebagai akibat kebijakan pembangunan ekonomi seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Hamdan meminta pemerintah menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan memberikan hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

"Karena itu pendekatan dialog kepada masyarakat menjadi kata kunci sebagai penghargaan terhadap masyarakat hukum adat," kata mantan Ketua MK ini.