Cegah Terorisme dan Separatisme, Pengamat Minta Starlink Ikuti Regulasi di Indonesia
Jum'at, 06 Oktober 2023 - 12:40 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Mengharukan, Jenderal Kopassus Ini Bertemu Bekas Musuh Paling Ditakuti di Medan Operasi Kalimantan
Pakar terorisme dan siber dari Universitas Indonesia ini tidak menyangkal bahwa ranah siber telah digunakan oleh para pelaku terorisme dan radikalisme untuk mengelola dan mengoordinasikan kegiatan mereka di Indonesia.
Bahkan tidak tanggung-tanggung, kelompok teroris telah memanfaatkan dark web sebagai media penyebaran dana untuk mendukung aksi-aksi teror di Indonesia. “Mereka (teroris) bukan orang yang nggak melek teknologi. Pendanaan teroris sudah ada melalui dark web,” ungkap Syauqi.
Tanpa adanya kendali pemerintah, Starlink dapat menjadi katalis peningkatan meningkatkan aksi terorisme di Indonesia. Tidak hanya aksi terorisme, Syauqi juga menjelaskan bahwa hadirnya Starlink ke masyarakat apalagi tanpa dipagari dengan aturan-aturan tegas, salah satunya melalui kewajiban penempatan gateway di Indonesia dan mekanisme kerja sama dengan pelaku usaha dalam negeri, akan memperbesar risiko separatisme di Papua.
“Tanpa adanya kendali pemerintah atas Starlink, jelas layanan internet ini dapat digunakan separatisme Papua untuk mengoordinasikan serangannya terhadap aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat. Sejatinya kita tidak alergi terhadap investasi, karena punya dampak positif bagi negara, tapi Starlink harus taat dengan regulasi yang ada di Indonesia," ucapnya.
Pakar terorisme dan siber dari Universitas Indonesia ini tidak menyangkal bahwa ranah siber telah digunakan oleh para pelaku terorisme dan radikalisme untuk mengelola dan mengoordinasikan kegiatan mereka di Indonesia.
Bahkan tidak tanggung-tanggung, kelompok teroris telah memanfaatkan dark web sebagai media penyebaran dana untuk mendukung aksi-aksi teror di Indonesia. “Mereka (teroris) bukan orang yang nggak melek teknologi. Pendanaan teroris sudah ada melalui dark web,” ungkap Syauqi.
Tanpa adanya kendali pemerintah, Starlink dapat menjadi katalis peningkatan meningkatkan aksi terorisme di Indonesia. Tidak hanya aksi terorisme, Syauqi juga menjelaskan bahwa hadirnya Starlink ke masyarakat apalagi tanpa dipagari dengan aturan-aturan tegas, salah satunya melalui kewajiban penempatan gateway di Indonesia dan mekanisme kerja sama dengan pelaku usaha dalam negeri, akan memperbesar risiko separatisme di Papua.
“Tanpa adanya kendali pemerintah atas Starlink, jelas layanan internet ini dapat digunakan separatisme Papua untuk mengoordinasikan serangannya terhadap aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat. Sejatinya kita tidak alergi terhadap investasi, karena punya dampak positif bagi negara, tapi Starlink harus taat dengan regulasi yang ada di Indonesia," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
