Jelang HUT ke-78, Begini Sejarah TNI

JAKARTA - Sejarah TNI menjadi informasi penting untuk mengenang awal mula terbentuknya tentara Indonesia. Banyak peristiwa bersejarah yang telah dihadapi TNI.

Setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau Hari Tentara Nasional. Pada 5 Oktober 2023 ini merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 TNI.

Tidak ada salahnya untuk mengenang masa lalu tentang militer Indonesia. Berikut sejarah terbentuknya TNI.

Sejarah TNI

Sebelum menyandang nama Tentara Nasional Indonesia, militer Tanah Air terlebih dahulu dikenal sebagai Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang terbentuk pada tahun 1945. Pada saat itu, BKR di bawah kepemimpinan Dr. Sutomo dan Sjahrir.



BKR dibentuk hanya beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pembentukan organisasi ini dilakukan sebagai respons terhadap situasi ketidakpastian dan ancaman terhadap keamanan nasional yang ada pada saat itu.

Anggota BKR adalah pejuang-pejuang kemerdekaan yang datang dari berbagai latar belakang dan kelompok. Ada yang merupakan mantan prajurit PETA, dan ada pula sukarelawan yang ingin berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama fase awal kemerdekaan.

Tak berselang lama, nama BKR kemudian diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pembentukan TKR diumumkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Oktober 1945. Jenderal Soedirman diangkat sebagai panglima TKR yang pertama.

Dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober ini yang dijadikan sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI).



Dilansir dari laman resmi TNI, untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international, nama TKR kemudian diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Perubahan nama dari TKR menjadi TRI itu terjadi pada 5 Januari 1946. Setelah itu, nama satuan militer Indonesia kembali berganti dari TNI menjadi Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juni 1947.

Pembentukan ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap agresi militer Belanda yang dimulai pada tanggal 21 Juli 1947 dengan penyerbuan mereka ke Indonesia untuk menguasai kembali koloninya.

Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk berdasar keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949, tentara nasional kembali mengganti namanya menjadi Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya.

Hingga pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Sampai pada akhirnya Indonesia masuk dalam Periode Demokrasi Liberal. Ini menjadi tugas berat bagi militer karena harus membendung sejumlah pemberontakan dalam negeri.



Di mulai dari tahun 1950, ketika sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA di Bandung. Kemudian, di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Ada pula, DI TII Jawa Barat yang melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh.

Lalu, pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya.

Dari banyaknya pemberontakan ini muncul upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enampuluhan.

Ketika menyandang nama ABRI, PKI mulai gencar melancarkan aksinya. Hingga aksi tersebut mencapai puncak di tahun 1965 ketika G30S PKI terjadi. Dalam situasi ini ABRI mulai melaksanakan wewenangnya dari dua sisi, yakni sebagai hankam dan sospol.

Dari situ, kontribusi ABRI dalam politik Indonesia mulai terlihat jelas ketika Soeharto menggantikan Soekarno menjadi Presiden. Mulai banyak pejabat-pejabat ABRI yang menduduki kursi pemerintahan.

Hingga pada tanggal 22 Agustus 1999, setelah Soeharto lengser Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) resmi mengubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Perubahan nama ini merupakan bagian dari reformasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu untuk memisahkan kekuatan militer dari kepolisian dan mengubah citra militer yang lebih terlibat dalam urusan politik menjadi militer yang lebih fokus pada tugas pertahanan nasional dan profesionalisme.