Pemerintah Beri Kepastian Pergeseran Pembangunan Perumahan Rakyat ke Tanjung Banon di Pulau Rempang

“Arahan Bapak Presiden yang pertama tentu untuk kepentingan rakyat dan adil bagi rakyat. Dan kedua agar masyarakat di sini nanti juga memperoleh sertifikat hak milik, terutama di daerah sini yang saat ini tinggal di sini juga nanti akan diberikan haknya,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan harapan agar pembangunan perumahan serta infrastruktur termasuk air dan listrik dapat segera dilakukan. Pembangunan tersebut juga akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terkait mata pencaharian sehari-hari bagi masyarakat yang terutama menjadi nelayan dan petani ladang.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan jaminan, bahwa Pemerintah akan menjamin apa yang kemarin sudah dijanjikan, akan direalisasikan,” kata Menko Airlangga.

Masyarakat Tanjung Banon yang hadir pada kesempatan tersebut menyambut gembira yang disampaikan oleh Menko Airlangga karena kepastian terhadap pelaksanaan perluasan wilayah pada lokasi yang diusulkan tersebut sudah sangat dinantikan.

“Saya mendengar bahwa seluruh masyarakat bertanya kepastian. Dan saya jamin, kami sudah rapat dan sudah melapor kepada Bapak Presiden. Kami akan siapkan Perpres, disiapkan Peraturan Presiden, sehingga ini akan aman dan berkelanjutan,” tutur Menko Airlangga.

Di akhir dialog, Menko Airlangga tak lupa juga menyelipkan sebait pantun dan berharap agar pembangunan dapat diselesaikan lebih cepat, lebih bagus, dan tidak bertele-tele. “Ikan hiu berenang dengan agung, I love you Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Tanjung Banon,” kata Menko Airlangga yang disambut dengan keriuhan dari masyarakat yang hadir.

Dalam kegiatan dialog langsung dengan masyarakat Tanjung Banon tersebut, Menko Airlangga turut didampingi diantaranya oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit, Deputi VI Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Plt. Deputi III Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Tabana Bangun, dan Walikota Batam yang sekaligus merupakan Kepala Badan Pengusahaan Batam Muhammad Rudi.