Usut Kasus Korupsi di Kemnaker, KPK Panggil Anggota DPR dari PKB Luqman Hakim

Rabu, 27 September 2023 - 14:08 WIB
loading...
Usut Kasus Korupsi di Kemnaker, KPK Panggil Anggota DPR dari PKB Luqman Hakim
Tim penyidik KPK dijadwalkan memeriksa Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim, Rabu (27/9/2023) hari ini. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dijadwalkan memeriksa Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim, Rabu (27/9/2023) hari ini. Lukman Hakim akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja ( Kemnaker ).

Luqman Hakim bakal diperiksa bersama dua saksi lainnya yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kemnaker, Rinto Sugita dan Irwan Arifiyanto. Mereka diminta untuk hadir ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama tersebut," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (27/9/2023).



Untuk diketahui, KPK sedang menyidik kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker pada 2012. Pengadaan sistem proteksi TKI tersebut diduga merugikan keuangan negara yang jumlah pastinya masih dalam proses penghitungan.

Sejalan dengan itu, KPK juga sudah menetapkan tiga tersangka yakni Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker, I Nyoman Darmanta; mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman; serta Direktur PT Adi Inti Mandiri, Karunia.

KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga sudah mencegah ketiga tersangka tersebut untuk bepergian ke luar negeri. Mereka dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan.



Sayangnya, KPK masih belum mengumumkan secara resmi nama-nama tersangka tersebut. Identitas para tersangka baru akan diumumkan setelah adanya proses penahanan. Saat ini, KPK masih terus mengumpulkan bukti tambahan terkait kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker ini lewat penggeledahan dan pemeriksaan saksi.
(abd)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.3015 seconds (0.1#10.140)