Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Jusuf Kalla Persilakan Bicara Politik di Masjid: Yang Tidak Boleh Kampanye
loading...
Ketua Umum DMI Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada media usai menghadiri perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di Jakarta, Senin (25/9/2023). FOTO/MPI/WIDYA MICHELLA
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mempersilakan pembicaraan politik di masjid. Menurut mantan Wakil Presiden (wapres) itu, yang tidak boleh adalah ber kampanye di masjid .
"Yang tidak boleh berkampanye di masjid. Kalau berbicara politik silakan saja asal jangan berkampanye," kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, usai menghadiri perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di salah satu hotel di Jakarta, Senin (25/9/2023).
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia bersepakat melarang penggunaan masjid sebagai tempat dukung-mendukung pada Pemilu 2024. Hal itu disepakati dalam Halaqah Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI yang bertajuk: Menjaga Ukhuwah Di Tempat Ibadah yang digelar di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.
"Bahwa dalam rangka Pemilu 2024 semua pihak bertanggung jawab menjaga masjid tidak dijadikan sarana untuk dukung-mendukung, tolak menolak, dan saling menghujat, bahkan saling menista dan adu fitnah," bunyi poin kesepakatan dikutip dalam laman resmi MUI Digital, Minggu (17/9/2023).
Kesepakatan itu juga berusaha agar menjaga masjid dari kekotoran dan kegaduhan, baik benda, barang maupun perbuatan serta perkataan dan prilaku yang mengganggu kesuciannya.
"Menjadikan masjid sebagai tempat Ibadah yang memberikan kekhusyuan, ketenteraman, dan kedamaian serta tidak mengotorinya dengan tabligh yang provokatif dan agitatif," tulis MUI lagi.
Kesepakatan ini juga didasarkan hasil paparan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dewan Masjid Indonesia (DMI), perguruan tinggi Islam, dan pondok pesantren.
Berikut ini kesepakatan MUI dan Ormas Islam dalam Halaqah Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI:
"Yang tidak boleh berkampanye di masjid. Kalau berbicara politik silakan saja asal jangan berkampanye," kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, usai menghadiri perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di salah satu hotel di Jakarta, Senin (25/9/2023).
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia bersepakat melarang penggunaan masjid sebagai tempat dukung-mendukung pada Pemilu 2024. Hal itu disepakati dalam Halaqah Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI yang bertajuk: Menjaga Ukhuwah Di Tempat Ibadah yang digelar di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.
"Bahwa dalam rangka Pemilu 2024 semua pihak bertanggung jawab menjaga masjid tidak dijadikan sarana untuk dukung-mendukung, tolak menolak, dan saling menghujat, bahkan saling menista dan adu fitnah," bunyi poin kesepakatan dikutip dalam laman resmi MUI Digital, Minggu (17/9/2023).
Kesepakatan itu juga berusaha agar menjaga masjid dari kekotoran dan kegaduhan, baik benda, barang maupun perbuatan serta perkataan dan prilaku yang mengganggu kesuciannya.
"Menjadikan masjid sebagai tempat Ibadah yang memberikan kekhusyuan, ketenteraman, dan kedamaian serta tidak mengotorinya dengan tabligh yang provokatif dan agitatif," tulis MUI lagi.
Kesepakatan ini juga didasarkan hasil paparan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dewan Masjid Indonesia (DMI), perguruan tinggi Islam, dan pondok pesantren.
Berikut ini kesepakatan MUI dan Ormas Islam dalam Halaqah Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI:
Explore More