Capres Didorong Usung Program Tata Kelola Teknologi untuk Perlindungan Masyarakat

"Pak Capres tolong tentukan peta jalan teknologi Anda dengan bijak dan hati-hati. Lima tahun adalah waktu yang cukup lama jika kita tidak tahu harus berbuat apa, tetapi terlalu singkat jika kita terlalu sibuk bekerja tanpa peta. Jika kita gagal untuk menjelaskan peta jalan teknologi kita sekarang, maka seolah-olah kita berencana untuk gagal dalam 5 tahun ke depan," ujarnya.

Lebih jauh Faizun mencontohkan bagaimana teknologi menjadi salah satu kampanye di Pilpres Amerika Serikat. Ketika itu Joe Biden sebagai calon presiden memiliki beberapa program yang mengatur dan mempromosikan teknologi seperti koneksi internet murah dengan jangkauan lebih luas ke semua warga negara.

Tak hanya itu, Joe Biden juga menyuarakan perlindungan bagi anak-anak dan warga negara dari pengumpulan data media sosial yang mengancam kebebasan individu dan penyalahgunaan perlindungan data.

Menyangkut teknologi, Indonesia diketahui memiliki fintech dan sistem pembayaran paling maju di Asia. Satu-satunya KTP yang memiliki data biometrik yang sudah terhubung dengan nomor jaminan sosial. Namun pelayanan berlandaskan teknologi itu akan terkendala jika kebijakan sektoral antara kementerian dan pemerintah daerah tidak menerapkan dan mengadopsi inovasi KTP tunggal tersebut.

Sebagai perbandingan, Faizun membeberkan Australia telah menyediakan platform eCitizen untuk melayani warganya. Sistem online tunggal itu meliputi layanan kewarganegaraan seperti pajak, alamat, surat domisili, pendidikan, dan lainnya. Sistem online ini tidak hanya menyediakan layanan PNS secara online, tetapi juga mengintegrasikan semua layanan pemerintah dan kementerian pulau ke dalam satu platform tunggal.

"Dengan demikian memungkinkan integrasi pajak, pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan badan, subsidi atau program pemerintah lainnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan individu," katanya.