Golkar Tegaskan Keputusan Pilpres 2024 Kewenangan Airlangga Hartarto
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan kini masih berkomitmen untuk mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto. Ia juga menambahkan bahwa keputusan mendorong Airlangga di Pilpres 2024 merupakan amanat Munas, Rapimnas, dan Rakernas partai.
Golkar membantah klaim PDIP yang menyebut Ridwan Kamil diusulkan jadi kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Menurut Doli, tidak ada rencana partai berlambang pohon beringin mengusulkan mantan gubernur Jawa Barat itu untuk jadi pendamping capres dari PDIP.
"Belum ada (mengusulkan Ridwan Kamil menjadi cawapres Prabowo), sampai sekarang kita masih putuskan Pak Airlangga Hartarto," ujar Doli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (11/9/2023).
Doli yang juga Ketua Komisi II DPR tersebut menambahkan, nama Airlangga merupakan nominasi di urutan pertama untuk menjadi cawapres Prabowo dari Koalisi Indonesia Maju. Selain nama Airlangga, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir yang diusulkan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Waktu itu kan disepakati, nanti akan dibicarakan secara musyawarah bersama-sama," ujarnya.
Waketum Golkar mengakui terkait Ridwan Kamil, partai sudah memiliki rencananya sendiri. Sebab, Golkar menyiapkan karir politik kepada sosok yang akrab disapa Kang Emil tersebut untuk maju sebagai calon gubernur.
Golkar menyiapkan dua opsi yang akan dilakoni Ridwan Kamil nantinya, yakni maju sebagai cagub di Jawa Barat atau DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Doli menegaskan bahwa belum ada perencanaan untuk menjadikan Emil sebagai bakal cawapres dari bakal capres manapun.
"Kami juga sudah punya planning buat RK (Ridwan Kamil), kita waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi calon gubernur. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jawa Barat lagi atau di DKI Jakarta," ujar Ketua Komisi II DPR itu.
Doli menambahkan bahwa keputusan terkait Pilpres 2024, tetap merupakan kewenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Ia pun menyebutkan, DPP Partai Golkar tidak mempermasalahkan pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Waketum Golkar tersebut mengakui pertemuan itu juga telah dilaporkan Ridwan Kamil kepada Ketum Golkar Airlangga. Menurutnya, Golkar adalah partai yang inklusif dan terbuka untuk berdialog dengan partai manapun. Jadi pertemuan Ridwan Kamil dengan Megawati adalah pertemuan yang lumrah.
"Pak RK juga waktu itu lapor kok ke Pak Airlangga. Kalau di antara kita ada komunikasi-komunikasi dengan pimpinan partai politik yang lain, tidak ada persoalan," ujar Doli.
Golkar membantah klaim PDIP yang menyebut Ridwan Kamil diusulkan jadi kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Menurut Doli, tidak ada rencana partai berlambang pohon beringin mengusulkan mantan gubernur Jawa Barat itu untuk jadi pendamping capres dari PDIP.
"Belum ada (mengusulkan Ridwan Kamil menjadi cawapres Prabowo), sampai sekarang kita masih putuskan Pak Airlangga Hartarto," ujar Doli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (11/9/2023).
Doli yang juga Ketua Komisi II DPR tersebut menambahkan, nama Airlangga merupakan nominasi di urutan pertama untuk menjadi cawapres Prabowo dari Koalisi Indonesia Maju. Selain nama Airlangga, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir yang diusulkan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Waktu itu kan disepakati, nanti akan dibicarakan secara musyawarah bersama-sama," ujarnya.
Waketum Golkar mengakui terkait Ridwan Kamil, partai sudah memiliki rencananya sendiri. Sebab, Golkar menyiapkan karir politik kepada sosok yang akrab disapa Kang Emil tersebut untuk maju sebagai calon gubernur.
Golkar menyiapkan dua opsi yang akan dilakoni Ridwan Kamil nantinya, yakni maju sebagai cagub di Jawa Barat atau DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Doli menegaskan bahwa belum ada perencanaan untuk menjadikan Emil sebagai bakal cawapres dari bakal capres manapun.
"Kami juga sudah punya planning buat RK (Ridwan Kamil), kita waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi calon gubernur. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jawa Barat lagi atau di DKI Jakarta," ujar Ketua Komisi II DPR itu.
Doli menambahkan bahwa keputusan terkait Pilpres 2024, tetap merupakan kewenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Ia pun menyebutkan, DPP Partai Golkar tidak mempermasalahkan pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Waketum Golkar tersebut mengakui pertemuan itu juga telah dilaporkan Ridwan Kamil kepada Ketum Golkar Airlangga. Menurutnya, Golkar adalah partai yang inklusif dan terbuka untuk berdialog dengan partai manapun. Jadi pertemuan Ridwan Kamil dengan Megawati adalah pertemuan yang lumrah.
"Pak RK juga waktu itu lapor kok ke Pak Airlangga. Kalau di antara kita ada komunikasi-komunikasi dengan pimpinan partai politik yang lain, tidak ada persoalan," ujar Doli.
(dsa)