Dukung Pilkada Serentak 2020 Jadi Gerakan Melawan COVID-19
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 14:26 WIB
loading...
A
A
A
"Para kontestan mesti pandai memetakan problematika di daerah dengan permasalahan yang terjadi saat ini, mengintegrasikan persoalan ekonomi dengan kondisi kesehatan masyarakat di tengah pendemi. Dengan begitu, mereka akan memacu kreativitas merebut suara publik," kata Irfaan.(Baca juga: Pilkada saat Pandemi Covid-19, Ketua KPU Jelaskan Perbedaannya )
JIK menilai penyelenggaraan Pilkada Serentak ini bisa menjadi momentum emas menekan angka penyebaran virus corona seperti yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian. "Dari sisi penyelenggara Pilkada saja yang jumlahnya mencapai 3,5 juta orang, jika sejak awal tahapan persiapan sampai pelaksanaan kelak menjadi agen penyuluh Gerakan Lawan COVID-19, maka kita miliki pasukan besar yang dapat mengarahkan dan memberi contoh masyarakat akan bahaya COVID-19 dan cara menghindarinya, pengendalian Pandemi COVID-19 memerlukan langkah mobilisasi kesadaran sosial dan perubahan perilaku seluruh masyarakat beradaptasi dengan problema COVID-19," kata Irfaan.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Milenial Muslim Besatu (MMB) Khairul Anam, menurutnya, Pilkada Serentak 2020 bisa menjadi sarana edukasi politik, kesehatan dan sosial ekonomi sekaligus. Dalam pandangan aktivis pemberdayaan masyarakat tersebut menilai bahwa Pilkada serentak menciptakan perputaran uang di masyarakat semakin lancar.
"Diasumsikan jika Pilkada Serentak se-Indonesia terdapat 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Di setiap daerah sedikitnya ada 2 kontestan. Maka seluruh Indonesia ada 540 calon kepala daerah. Dan jika mengeluarkan biaya kampanye, minimal Rp10 miliar saja, berarti akan ada dana yang beredar sebanyak Rp5,4 triliun. Bayangkan jika dibelikan masker, APD (alat pelindung diri) dan alat kesehatan lain, maka akan ada puluhan juta APD yang tersebar, itu belum termasuk dana APBD daerah-daerah pilkada dan dukungan APBN yang saya cermati totalnya sekitar Rp14 triliun digunakan untuk pembelian alat pilkada dan pelindung COVID-19 serta insentif lebih dari 3 juta penyelenggara. Ini program padat karya riil sehingga akan dapat menstimulasi ekonomi daerah," ujar Anam.
MMB sangat mendorong Pilkada Serentak 2020 menjadi gerakan melawan COVID-19 serentak dari akar rumput hingga elit. Jika gerakan ini berhasil, maka Pilkada Serentak 2020 akan dikenang sebagai pesta demokrasi yang menjaga kemanusiaan. "Rakyat akan pilih calon kepala daerah yang paling responsif, solutif terhadap Gerakan Lawan COVID-19 ini, semua jenis kampanye akan diarahkan untuk lawan COVID-19. Jika itu terjadi, maka masa kampanye Pilkada Serentak 2020 akan jadi ajang kampanye akbar dan massif melawan COVID-19," kata Anam.
JIK menilai penyelenggaraan Pilkada Serentak ini bisa menjadi momentum emas menekan angka penyebaran virus corona seperti yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian. "Dari sisi penyelenggara Pilkada saja yang jumlahnya mencapai 3,5 juta orang, jika sejak awal tahapan persiapan sampai pelaksanaan kelak menjadi agen penyuluh Gerakan Lawan COVID-19, maka kita miliki pasukan besar yang dapat mengarahkan dan memberi contoh masyarakat akan bahaya COVID-19 dan cara menghindarinya, pengendalian Pandemi COVID-19 memerlukan langkah mobilisasi kesadaran sosial dan perubahan perilaku seluruh masyarakat beradaptasi dengan problema COVID-19," kata Irfaan.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Milenial Muslim Besatu (MMB) Khairul Anam, menurutnya, Pilkada Serentak 2020 bisa menjadi sarana edukasi politik, kesehatan dan sosial ekonomi sekaligus. Dalam pandangan aktivis pemberdayaan masyarakat tersebut menilai bahwa Pilkada serentak menciptakan perputaran uang di masyarakat semakin lancar.
"Diasumsikan jika Pilkada Serentak se-Indonesia terdapat 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Di setiap daerah sedikitnya ada 2 kontestan. Maka seluruh Indonesia ada 540 calon kepala daerah. Dan jika mengeluarkan biaya kampanye, minimal Rp10 miliar saja, berarti akan ada dana yang beredar sebanyak Rp5,4 triliun. Bayangkan jika dibelikan masker, APD (alat pelindung diri) dan alat kesehatan lain, maka akan ada puluhan juta APD yang tersebar, itu belum termasuk dana APBD daerah-daerah pilkada dan dukungan APBN yang saya cermati totalnya sekitar Rp14 triliun digunakan untuk pembelian alat pilkada dan pelindung COVID-19 serta insentif lebih dari 3 juta penyelenggara. Ini program padat karya riil sehingga akan dapat menstimulasi ekonomi daerah," ujar Anam.
MMB sangat mendorong Pilkada Serentak 2020 menjadi gerakan melawan COVID-19 serentak dari akar rumput hingga elit. Jika gerakan ini berhasil, maka Pilkada Serentak 2020 akan dikenang sebagai pesta demokrasi yang menjaga kemanusiaan. "Rakyat akan pilih calon kepala daerah yang paling responsif, solutif terhadap Gerakan Lawan COVID-19 ini, semua jenis kampanye akan diarahkan untuk lawan COVID-19. Jika itu terjadi, maka masa kampanye Pilkada Serentak 2020 akan jadi ajang kampanye akbar dan massif melawan COVID-19," kata Anam.
(abd)
Lihat Juga :
