Wakil Rais Aam PBNU Ajak Warga Nahdliyin Melek Politik

JAKARTA - Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Anwar Iskandar mengimbau agar warga NU jangan sampai tidak berpolitik. Menurutnya warga NU harus membuka mata dan paham tentang politik.

Kiai Anwar menjelaskan, orang-orang yang beriman telah diperintahkan Allah SWT agar jujur dan amanah dalam memegang politik itu. Berpegang kepada kejujuran, keadilan, prinsip-prinsip kebenaran serta ukhuwah, itu adalah bagian dari akhlak politik.

"Kalau politik praktis, itu bukan urusan (lembaga) NU, itu urusan warga NU yang ada di partai-partai politik. Untuk dipahami itu semuanya. Jadi urusan mencalonkan DPR, Gubernur, Bupati, Presiden, itu bukan urusannya NU. Itu urusannya partai-partai politik,"kata Kiai Anwar dikutip dalam laman resmi NU Online, Jumat (8/9/2023).

Meski secara organisasi atau lembaga NU netral dari politik praktis, Kiai Anwar menambahkan bahwa sebagaian kader atau orang NU harus ada yang di partai-partai politik itu. Harus ada orang NU yang ada di DPR, DPRD, Bupati, Wali Kota, Menteri, dan lain-lain, bahkan bila perlu menjadi Presiden. "Ya tidak harus semua, sebagian, kalau memang punya bakat, punya keahlian, punya kemauan, punya kemampuan, ya Bismillah,"ujarnya.



Hal itu diperlukan agar kader-kader NU juga duduk kursi-kursi penting yang akan melahirkan undang-undang, peraturan, serta kebijakan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan tujuan dan fungsi politik. Dia menambahkan, pada dasarnya politik itu positif. Sebab politik dapat lahir dari konsep kemaslahatan umat.

"Politik itu bukan sesuatu yang jelek. Politik itu bukan sesuatu yang jahat. Politik itu sesuatu yang baik, karena dari politik akan lahir konsep-konsep tentang kemaslahatan-kemaslahatan bagi seluruh warga bangsa,"katanya.

Pengasuh Pesantren Al-Amin Ngasinan, Kediri, Jawa Timur, itu menyampaikan politik itu baik. Kalau tidak, tak mungkin Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Dawud, bahkan Nabi Muhammad SAW diberi kekuasaan oleh Allah SWT. "Jadi politik itu akan baik selama-lamanya, karena dalam politik akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang membawa kemanfaatan untuk agama dan untuk masyarakat,"ucapnya.

Bahkan, menurut alumnus Pesantren Lirboyo itu, di dalam kitab politiknya pesantren yaitu Al-Ahkam As-Sulthaniyyah karya Imam Al-Mawardi, siyasah atau politik itu didefinisikan: As-siyasatu maudlu’atun li khilafatin nubuwwah fi hirasatit din wa siyasatit dunya.

"Politik itu berfungsi untuk menjaga agama dan untuk mengatur dunia ini supaya baik. Bagaimana keamanannya baik, ekonominya baik, pendidikannya baik, kesehatannya baik, itu politik," tutur Ketum MUI itu.