Ketum Muhammadiyah Anggap Pengawasan Tempat Ibadah adalah Kemunduran

Di samping itu, umat beragama juga ikut memperjuangkan kemerdekaan meletakkan fondasi ke-Indonesiaan bersama seluruh komponen bangsa. Karena itu, ketika dalam situasi kebangsaan ada satu dua kasus yang dikaitkan dengan agama, semestinya diambil tindakan-tindakan yang sejalan dengan hukum.

"Jangan lalu membuat kebijakan yang menggeneralisasi," tuturnya.

Haedar menjelaskan, ketika pengawasan yang dilakukan masyarakat dan sudah disokong pemerintah, maka berpotensi menimbulkan masalah baru. Apalagi ketika ada potensi konflik antargolongan.

Masyarakat, kata Haedar, sudah memiliki mekanisme sosial tersendiri untuk mengatasi hal-hal yang dikhawatirkan itu. Termasuk untuk melakukan kontrol satu sama lain secara mandiri.

"Saling kontrol satu sama lain itu hal yang wajar saja, tapi ketika itu di-endorse oleh negara supaya mengawasi masjid, mengawasi gereja, dan seterusnya itu malah berpotensi menciptakan konflik horizontal," ujarnya.

Haedar Nashir berharap kebijakan ini tak diterapkan untuk menciptakan suasana kondusif menjelang Pemilu 2024.

Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9/2023), menanggapi salah seorang Anggota Komisi III yang menyinggung soal karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Menurutnya, ini ada kaitannya dengan aktivitas tempat ibadah yang kerap melancarkan kritik ke pemerintah.

Menanggapi hal ini, Rycko mengungkapkan perlunya ada kontrol dari pemerintah terhadap tempat ibadah. Menurutnya, hal itu mereka dapati di beberapa negara yang mana tempat ibadah dikontrol oleh pemerintah.