Ketum Muhammadiyah Anggap Pengawasan Tempat Ibadah adalah Kemunduran
loading...
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memandang wacana pengawasan tempat ibadah oleh pemerintah adalah sebuah kemunduran. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir memandang wacana pengawasan tempat ibadah oleh pemerintah adalah sebuah kemunduran. Wacana ini sebelumnya dimunculkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Meski masih sebatas usulan tapi Haedar menekankan agar jangan sampai hal tersebut menjadi sebuah kebijakan. Sebab, kebijakan itu akan berdampak luas terhadap suasana kebangsaan di masa yang akan datang.
"Ya sebenarnya ini setback (kemunduran) ya BNPT," kata Haedar ditemui di Universitas Islam Indonesia (UII), Kamis (7/9/2023).
Jika kebijakan itu diterapkan, Haedar menyebut bakal memiliki dampak luas, termasuk potensi hilangnya daya kultural dari ketertiban sosial. Padahal salah satu kekuatan kultural bangsa Indonesia adalah umat beragama.
"Jadi kami percaya kepala BNPT dan jajaran BNPT untuk meninjau kembali dan tidak melanjutkan langkah untuk mengawasi tempat ibadah," katanya.
Haedar berpendapat ketika nanti ada pengawasan di masjid dan tempat ibadah lain, bahkan hingga sekolah, maka akan menimbulkan suasana yang terkesan dramatis bahkan terkesan ada alarm.
Menurutnya, pengawasan di masjid adalah suatu tindakan yang tidak proporsional. Sebab, masjid dan tempat-tempat ibadah lain itu menjadi sumber nilai berbangsa dan etika di masyarakat.
"Seperti kita ketahui, umat beragama di Indonesia sendiri sudah punya sejarah panjang yang melekat dengan denyut nadi kehidupan bangsa," katanya.
Meski masih sebatas usulan tapi Haedar menekankan agar jangan sampai hal tersebut menjadi sebuah kebijakan. Sebab, kebijakan itu akan berdampak luas terhadap suasana kebangsaan di masa yang akan datang.
"Ya sebenarnya ini setback (kemunduran) ya BNPT," kata Haedar ditemui di Universitas Islam Indonesia (UII), Kamis (7/9/2023).
Jika kebijakan itu diterapkan, Haedar menyebut bakal memiliki dampak luas, termasuk potensi hilangnya daya kultural dari ketertiban sosial. Padahal salah satu kekuatan kultural bangsa Indonesia adalah umat beragama.
"Jadi kami percaya kepala BNPT dan jajaran BNPT untuk meninjau kembali dan tidak melanjutkan langkah untuk mengawasi tempat ibadah," katanya.
Haedar berpendapat ketika nanti ada pengawasan di masjid dan tempat ibadah lain, bahkan hingga sekolah, maka akan menimbulkan suasana yang terkesan dramatis bahkan terkesan ada alarm.
Menurutnya, pengawasan di masjid adalah suatu tindakan yang tidak proporsional. Sebab, masjid dan tempat-tempat ibadah lain itu menjadi sumber nilai berbangsa dan etika di masyarakat.
"Seperti kita ketahui, umat beragama di Indonesia sendiri sudah punya sejarah panjang yang melekat dengan denyut nadi kehidupan bangsa," katanya.
Explore More