Melawan Korupsi dan Menjaga Integritas Melalui Keterbukaan Parlemen

Pada sesi utama antikorupsi yang bertajuk Breaking the Silos; Whole-of-State Strategies to Fight Corruption, Fadli Zon menyampaikan materi bersama Direktur Eksekutif Transparency International Lithuania, perwakilan Kementerian Hukum Armenia, Kepala National Agency on Corruption Prevention Ukraine, dan perwakilan dari OECD. Sesi membahas mengenai strategi koordinasi antar institusi untuk penanganan korupsi dan berbagai tantangannya.

Salah satu platform penting yang dibahas dalam sesi tersebut adalah Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). Bukan hanya menjadi platform penting bagi Anggota Parlemen tapi juga menjadi jaringan kolaborasi antara parlemen, pemerintah, instansi publik, CSO, NGO, akademisi dan ahli dalam membentuk strategi dan antikorupsi di negara masing-masing.

GOPAC yang memiliki perwakilan di berbagai kawasan di seluruh dunia bekerja dalam program-program kunci antikorupsi, di antaranya; program antisuap, antipencucian uang, keterbukaan parlemen, penguatan etika dan integritas parlemen, serta pengembalian aset korupsi.

Selain tantangan dalam mengoordinasi berbagai instansi dalam upaya penanganan korupsi, pengembalian aset korupsi masih menjadi tantangan yang cukup kompleks dan membutuhkan perhatian lebih dalam dialog-dialog internasional.

Open Government Partnership merupakan gerakan reformasi global yang didirikan oleh Indonesia bersama dengan Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan, dan Filipina pada 20 September 2011.

Pada 2018 DPR RI berkomitmen untuk memperkuat reformasi keterbukaan parlemen yang ditandai dengan dideklarasikannya Open Parliament Indonesia atau OPI. Inisiatif didukung oleh sejumlah organisasi kemitraan internasional lainnya termasuk; National Democratic Institute (NDI), Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Parliament e-Network (OPeN).

Setiap tahunnya OGP mengadakan Konferensi Global Tingkat Tinggi atau OGP Global Summit yang menjadi wadah bagi ribuan tokoh kenegaraan, agen perubahan, inovator dan kelompok masyarakat sipil untuk membahas bagaimana tata kelola digital mutakhir, dikombinasikan dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik khususnya dalam memperkuat proses demokrasi.