TNI Dukung Tol Udara untuk Wujudkan RI Poros Maritim Dunia

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) mendukung pembangunan tol udara. Kebijakan itu dinilai mendukung program pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Ungkapan itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto dalam amanatnya saat peringatan HUT ke-71 TNI AU di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/4/2017).

Menurut Hadi, saat ini wilayah udara bukan lagi wilayah kosong yang tidak bermakna. Wikayah udara sangat menentukan bagi kedaulatan negara, kepentingan nasional dan kelangsungan hidup bangsa.

"Bercermin dari hal itu, TNI AU perlu berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan mendukung terwujudnya tol udara sehingga penetapan satu harga di seluruh Indonesia bisa terwujud," ujarnya.

Mantan Komandan Pangkalan Udara Malang ini menjelaskan, keinginan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia untuk menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) memerlukan angkatan udara yang kuat.

"Kehadiran kekuatan udara bukan hanya sebagai deteren power, melainkan juga memiliki nilai ekonomis. Dimensi kedirgantaraan yang menjadi pengabdian TNI AU telah berkembang menjadi spektrum yang semakin cepat dan signifikan," kata Hadi.

Hadi menyadari, untuk mencapai kekuatan udara yang modern dan kapabel bukan hal mudah.Membangun Angkatan Udara yang modern membutuhkan anggaran besar, termasuk dukungan politik negara.

"Mohon doa agar TNI AU ke depan menjadi lebih baik dan lebih siap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," ucapnya.

Hadi juga menekankan dan memprioritaskan pentingnya keselamatan terbang kerja. Hal itu menjadi tolok ukur keberhasilan setiap menjalankan tugas.

"Peran TNI AU harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah yang dirumuskan ke dalam Nawa Cita. Di antaranya, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman kepada masyarakat," katanya.

Implementasi hal itu, kata dia, konsep gelar kekuatan harus didasarkan pada ancaman yang potensial dan faktual. Serta gelar kekuatan yang merata dari alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang merata sehingga mampu memberikan rasa aman bagi seluruh warga karena ruang udaranya telah dijaga.

"TNI AU juga perlu melakukan perbaikan di berbagai lini, baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan pengawasan. Keempat aspek tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan," ucapnya. (sucipto)