Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 Lahirkan Komitmen Perangi Intoleran
Rabu, 30 Agustus 2023 - 22:12 WIB
loading...
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri kegiatan Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 di Jakarta. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama akademisi, organisasi keagamaan dan berbagai elemen masyarakat bersepakat terus menjaga dan merawat toleransi . Kesadaran dan komitmen bersama tersebut mengerucut dari kegiatan Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 yang berlangsung di Jakarta, Selasa-Rabu (29-30/8/2023).
JPD menyepakati bahwa berbagai pihak harus berkolaborasi dan bersatu padu memerangi intoleransi dan stereotip negatif, diskrimasi dan kekerasan terhadap manusia berlatar belakang agama maupun kepercayaan. Hal ini juga bagian dari penguatan implementasi Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB 16/18.
"JPD fokus pada pembahasan mengenai sharing agama dan pengetahuan antaragama agar memperkuat rasa toleransi antarumat beragama dan mempraktikkan budaya toleransi," kata Prof Sri Ruhaini Dzuhayatin saat membacakan kesimpulan dari kegiatan JPD di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Baca juga: Menag Yaqut: Budaya Toleransi Kunci Utama Mengelola Perbedaan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, JPD sangat strategis dalam memitigasi solusi berbagai persoalan intoleransi yang terjadi di Indonesia maupun belahan negara lain. Menurut dia, potensi intoleransi perlu terus diwaspadai karena keberagaman adalah sesuatu yang pasti. Di sisi lain perbedaan yang ada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan.
"Persoalan (intoleransi) itu tidak bisa kita abaikan. Tujuan pertemuan ini, satu ingin mencari sebuah solusi, kedua ingin memperkenalkan cara penyelesaian yang dilakukan di berbagai negara. Pertemuan ini sungguh sangat baik karena saling bertukar informasi atas praktik-praktik baik yang terjadi atau dilaksanakan di berbagai negara," kata Moeldoko saat sambutan penutupan JPD.
JPD menyepakati bahwa berbagai pihak harus berkolaborasi dan bersatu padu memerangi intoleransi dan stereotip negatif, diskrimasi dan kekerasan terhadap manusia berlatar belakang agama maupun kepercayaan. Hal ini juga bagian dari penguatan implementasi Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB 16/18.
"JPD fokus pada pembahasan mengenai sharing agama dan pengetahuan antaragama agar memperkuat rasa toleransi antarumat beragama dan mempraktikkan budaya toleransi," kata Prof Sri Ruhaini Dzuhayatin saat membacakan kesimpulan dari kegiatan JPD di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Baca juga: Menag Yaqut: Budaya Toleransi Kunci Utama Mengelola Perbedaan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, JPD sangat strategis dalam memitigasi solusi berbagai persoalan intoleransi yang terjadi di Indonesia maupun belahan negara lain. Menurut dia, potensi intoleransi perlu terus diwaspadai karena keberagaman adalah sesuatu yang pasti. Di sisi lain perbedaan yang ada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan.
"Persoalan (intoleransi) itu tidak bisa kita abaikan. Tujuan pertemuan ini, satu ingin mencari sebuah solusi, kedua ingin memperkenalkan cara penyelesaian yang dilakukan di berbagai negara. Pertemuan ini sungguh sangat baik karena saling bertukar informasi atas praktik-praktik baik yang terjadi atau dilaksanakan di berbagai negara," kata Moeldoko saat sambutan penutupan JPD.
Lihat Juga :
