NU-Muhammadiyah Tolak Kampanye di Kampus, Wapres juga Khawatir

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ikut merespons sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah yang menolak kampus menjadi tempat kampanye peserta pemilu. Dia pun khawatir jika kampanye dilakukan di kampus.

“Wapres lebih menekankan coba dilihat konsideran dari putusan itu, kalau kita lihat konsideran dari putusan (MK) itu adalah bahwa itu adalah demi pendidikan politik. Nah kalau itu urusannya pendidikan politik, maka jangan sampai menyalahi terhadap apa yang menjadi tujuan dasar putusan itu,” ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/8/2023).

Sikap NU dan Muhammadiyah yang keberatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan diyakini sudah dipertimbangkan secara matang. “Itu adalah sebuah pilihan ya karena mungkin mereka sudah mempertimbangkan secara matang bagaimana agar kampusnya tidak menjadi wahana dari hal-hal yang kita khawatirkan (pembelahan),” ujar Masduki Baidlowi.





Wapres, kata Masduki, meminta ada titik temu dari putusan MK agar kampanye di lingkungan pendidikan haruslah menekankan pada pendidikan politik, sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman politik yang baik.

“Tapi karena itu belum final kita lihat terlebih dahulu sampai finalisasi dari aturan-aturan tertentu. Sehingga dengan demikian nanti akan ada semacam titik temu bagaimana dilaksanakan dan pemilu sebagai tujuan pendidikan politik sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu bisa menjadi kenyataan yang ideal,” katanya.

Wapres, kata Masduki, meminta agar peraturan KPU nantinya memperhatikan hal tersebut. “Jangan sebaliknya justru ini Wapres khawatir dijadikan alat pemicu untuk keterbelahan masyarakat,” tuturnya.

“Jangan sampai ada kampus A mendukung si B misalnya lalu menjadi basis tertentu, lalu kampus B mendukung C dan menjadi basisnya, dan seterusnya. Sehingga keterbelahan masyarakat itu makin terjadi dan justru makin jauh dari harapan kita semuanya, itu yang ditekankan oleh Wapres,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrurrozi mengatakan kampus sebaiknya terhindar dari kampanye politik. Senada, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya tak akan memberikan izin lembaga pendidikannya, termasuk kampusnya, digunakan untuk kampanye politik.