Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Anggaran Pemilu Putaran Pertama Rp37,4 T, Yusuf Lakaseng: Harus Hasilkan Pemimpin Berkualitas
loading...
Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng buka suara mengenai anggaran Pemilu 2204 yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp37,4 triliun. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Bidang Politik Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Yusuf Lakaseng buka suara mengenai anggaran Pemilu 2204 yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp37,4 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu wajar digelontorkan lantaran penyelenggaraan Pemilu 2024 secara langsung dan serentak melibatkan semua rakyat.
"Demokrasi dalam bentuk Pemilu secara langsung memang mahal, karena semua rakyat terlibat berpartisipasi," kata Yusuf, Kamis (24/8/2023).
Meski demikian, Bacaleg DPR dari Partai Perindo untuk Dapil Sulawesi Tengah itu mengatakan anggaran yang besar tersebut harus dimaksimalkan dengan hasil Pemilu yang menciptakan pemimpun yang memiliki kapasitas yang baik.
"Wakil rakyat serta pasangan Presiden dan Wakil Presiden haruslah orang-orang dengan kualitas terbaik, baik kapasitas maupun integritasnya," jelasnya.
Untuk mencapai hasil maksimal itu, lanjut Yusuf, semua pihak baik KPU, Bawaslu, Pemerintah dan rakyat harus punya komitmen kuat menciptakan Pemilu yang jujur dan adil tanpa kecurangan dan politik uang.
Ia juga mengingatkan agar KPU, Bawaslu dan Pemerintah harus menggunakan anggaran dengan tepat guna dan berintegritas.
"Karena anggarannya sangat besar, maka imannya harus kuat, jangan sampai ada korupsi. Saya berharap agar KPK memantau dan terlibat aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran itu," pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp37,4 triliun untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024.
Anggaran tersebut ditujukan untuk belanja KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, anggaran tersebut hanya untuk belanja Pemilu putaran pertama.
Sementara anggaran untuk putaran kedua masih dicadangkan melalui Bendahara Umum Negara. "Anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp37,4 triliun. Untuk putaran kedua, seandainya terjadi, masih dicadangkan di Bendahara Umum Negara," ucapnya, Rabu (23/8/2023).
"Demokrasi dalam bentuk Pemilu secara langsung memang mahal, karena semua rakyat terlibat berpartisipasi," kata Yusuf, Kamis (24/8/2023).
Meski demikian, Bacaleg DPR dari Partai Perindo untuk Dapil Sulawesi Tengah itu mengatakan anggaran yang besar tersebut harus dimaksimalkan dengan hasil Pemilu yang menciptakan pemimpun yang memiliki kapasitas yang baik.
"Wakil rakyat serta pasangan Presiden dan Wakil Presiden haruslah orang-orang dengan kualitas terbaik, baik kapasitas maupun integritasnya," jelasnya.
Untuk mencapai hasil maksimal itu, lanjut Yusuf, semua pihak baik KPU, Bawaslu, Pemerintah dan rakyat harus punya komitmen kuat menciptakan Pemilu yang jujur dan adil tanpa kecurangan dan politik uang.
Ia juga mengingatkan agar KPU, Bawaslu dan Pemerintah harus menggunakan anggaran dengan tepat guna dan berintegritas.
"Karena anggarannya sangat besar, maka imannya harus kuat, jangan sampai ada korupsi. Saya berharap agar KPK memantau dan terlibat aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran itu," pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp37,4 triliun untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024.
Anggaran tersebut ditujukan untuk belanja KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, anggaran tersebut hanya untuk belanja Pemilu putaran pertama.
Sementara anggaran untuk putaran kedua masih dicadangkan melalui Bendahara Umum Negara. "Anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp37,4 triliun. Untuk putaran kedua, seandainya terjadi, masih dicadangkan di Bendahara Umum Negara," ucapnya, Rabu (23/8/2023).
(maf)
Explore More