Sidang Johnny G Plate, Hakim Geram 2.286 Titik Tower BTS Belum Disurvei Langsung
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi Bakti Kominfo. Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) turut menghadirkan tiga saksi dalam kasus tersebut.
Mereka dihadirkan untuk bersaksi terhadap tiga terdakwa, yakni eks Menkominfo Johnny G Plate, Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Anang Achmad Latif; dan eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto.
Di sisi lain, Senior Manajer Implementasi Bakti Erwien Kurniawan menjadi orang pertama yang diberondong pertanyaan oleh Hakim Ketua, Fahzal Hendri sebagai saksi. Pasalnya, dia sebagai konsorsium tidak menyurvei langsung ribuan titik tower BTS.
"Lokasinya 7.904 BTS, sudah didatangi semua?" tanya Ketua Majelis Hakim Fahzal di persidangan.
"Tahap satu, 4.200 sudah didatangi, tahap dua tidak semuanya didatangi," jawab Erwien menimpali.
"Tidak semua didatangi, mulai terkuak barang, berapa jumlahnya semua yang betul-betul didatangi?" tanya Hakim Fahzal.
"5.618," jawab Erwien.
Erwien menambahkan, konsorsium tidak mampu menjangkau seluruhnya sehingga, banyak BTS yang tidak didatangi. Adapun, terdapat tiga konsorsium di proyek tersebut, yakni Konsorsium Fiber Home, PT Telkominfra, dan PT Multi Trans Data (PT MTD) pemenang untuk paket 1 dan 2.
Kemudian, Konsorsium PT Lintas Arta, PT Huawei, dan PT Surya Energy Indotama (SEI) untuk paket 3 dan Konsorsium PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) dan PT ZTE Indonesia paket 4 dan 5. "Bukan itu soalnya, konsorsium tidak sanggup, dia tanda tangan kontrak dengan titik koordinat 7.900 sekian," ujar Fahzal, geram.
"Kenapa? karena 7.904 titik itu, itulah yang disusulkan anggarannya Pak, kalau begitu 5.600 sekian di luar itu tidak akurat itu titik koordinatnya," sambungnya.
Tak hanya itu, Fahzal juga bertanya mengenai berapa titik lokasi yang telah memiliki sinyal sebelumnya, namun tetap didaftarkan di angka 7.904 area.
"Itu keinginan dari Presiden supaya pada waktu itu, COVID-19 masih meradang itu. Belajar online, di desa-desa supaya masyarakat itu tidak terhenti anak-anaknya untuk melaksanakan pendidikan maka jadi program prioritas salah satunya Kominfo. Itu lah pak, Saudara bagian itu, hanya bisa disurvei 5.618," paparnya.
Mereka dihadirkan untuk bersaksi terhadap tiga terdakwa, yakni eks Menkominfo Johnny G Plate, Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Anang Achmad Latif; dan eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto.
Di sisi lain, Senior Manajer Implementasi Bakti Erwien Kurniawan menjadi orang pertama yang diberondong pertanyaan oleh Hakim Ketua, Fahzal Hendri sebagai saksi. Pasalnya, dia sebagai konsorsium tidak menyurvei langsung ribuan titik tower BTS.
"Lokasinya 7.904 BTS, sudah didatangi semua?" tanya Ketua Majelis Hakim Fahzal di persidangan.
"Tahap satu, 4.200 sudah didatangi, tahap dua tidak semuanya didatangi," jawab Erwien menimpali.
"Tidak semua didatangi, mulai terkuak barang, berapa jumlahnya semua yang betul-betul didatangi?" tanya Hakim Fahzal.
"5.618," jawab Erwien.
Erwien menambahkan, konsorsium tidak mampu menjangkau seluruhnya sehingga, banyak BTS yang tidak didatangi. Adapun, terdapat tiga konsorsium di proyek tersebut, yakni Konsorsium Fiber Home, PT Telkominfra, dan PT Multi Trans Data (PT MTD) pemenang untuk paket 1 dan 2.
Kemudian, Konsorsium PT Lintas Arta, PT Huawei, dan PT Surya Energy Indotama (SEI) untuk paket 3 dan Konsorsium PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) dan PT ZTE Indonesia paket 4 dan 5. "Bukan itu soalnya, konsorsium tidak sanggup, dia tanda tangan kontrak dengan titik koordinat 7.900 sekian," ujar Fahzal, geram.
"Kenapa? karena 7.904 titik itu, itulah yang disusulkan anggarannya Pak, kalau begitu 5.600 sekian di luar itu tidak akurat itu titik koordinatnya," sambungnya.
Tak hanya itu, Fahzal juga bertanya mengenai berapa titik lokasi yang telah memiliki sinyal sebelumnya, namun tetap didaftarkan di angka 7.904 area.
"Itu keinginan dari Presiden supaya pada waktu itu, COVID-19 masih meradang itu. Belajar online, di desa-desa supaya masyarakat itu tidak terhenti anak-anaknya untuk melaksanakan pendidikan maka jadi program prioritas salah satunya Kominfo. Itu lah pak, Saudara bagian itu, hanya bisa disurvei 5.618," paparnya.
(cip)