Jokowi Resmi Buka Sidang ke-44 AIPA, BKSAP DPR Dorong Stabilitas dan Kedamaian ASEAN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) secara resmi membuka Sidang ke-44 ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA). Kegiatan yang digelar di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta Pusat ini mengangkat tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN atau Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera.

Hadir dalam Sidang AIPA tersebut, Ketua DPR Puan Maharani serta Sekretaris Jenderal AIPA, Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman. Termasuk Ketua Fraksi Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas); Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Kahar Muzakir: Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Pimpinan DPR Lodewijk Freidrich, Rahmat Gobel; serta Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mengatakan, tujuan utama sidang umum AIPA ini secara politik mendorong stabilitas kawasan, serta perdamaian juga kedamaiannya.



“Kita harus mampu secara mandiri mengawal segala permasalahan atau tantangan di kawasan ASEAN ini untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan juga untuk menjaga kesejahteraan kawasan. Karena, kawasan ASEAN ini merupakan kawasan yang sangat strategis ke depan, dan memang kawasan yang banyak dilirik karena mempunyai data tarik yang besar,” kata Putu, Senin (7/8/2023).

Menurut Putu, sidang umum ini juga akan membahas isu penanganan demokrasi di Myanmar, merealisasikan SDG'S, dan upaya mewujudkan ekonomi hijau. Pembahasan sejumlah isu di Sidang Umum AIPA juga akan melibatkan parlemen perempuan AIPA serta parlemen muda AIPA.



“Isu seperti isu kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politic, economy, sosial dan komite organisasi yang membahas berbagai isu internal AIPA juga tentunya akan mengangkat isu sawit nikel, isu konflik Rusia Ukraina, Myanmar, SDGs dan green ekonomi,” katanya.

Putu menambahkan, Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong lima poin konsensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis.

Adapun lima poin konsensus itu yakni, pertama, tidak adanya kekerasan, setop konflik yang terjadi. Kedua, semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari spesial envoy. Keempat, isu-isu yang berhubungan dengan human right atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa. Terakhir, tujuan ASEAN mengirim utusan/envoy untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar. “Itulah poin-poin dari five point consensus yang ingin kita capai,” ungkapnya.