Jokowi Resmi Buka Sidang ke-44 AIPA, BKSAP DPR Dorong Stabilitas dan Kedamaian ASEAN
Senin, 07 Agustus 2023 - 21:20 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Putu, sidang umum ini juga akan membahas isu penanganan demokrasi di Myanmar, merealisasikan SDG'S, dan upaya mewujudkan ekonomi hijau. Pembahasan sejumlah isu di Sidang Umum AIPA juga akan melibatkan parlemen perempuan AIPA serta parlemen muda AIPA.
Baca juga: Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Buka ASEAN IIDC di Jakarta
“Isu seperti isu kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politic, economy, sosial dan komite organisasi yang membahas berbagai isu internal AIPA juga tentunya akan mengangkat isu sawit nikel, isu konflik Rusia Ukraina, Myanmar, SDGs dan green ekonomi,” katanya.
Putu menambahkan, Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong lima poin konsensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis.
Adapun lima poin konsensus itu yakni, pertama, tidak adanya kekerasan, setop konflik yang terjadi. Kedua, semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari spesial envoy. Keempat, isu-isu yang berhubungan dengan human right atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa. Terakhir, tujuan ASEAN mengirim utusan/envoy untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar. “Itulah poin-poin dari five point consensus yang ingin kita capai,” ungkapnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Buka ASEAN IIDC di Jakarta
“Isu seperti isu kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politic, economy, sosial dan komite organisasi yang membahas berbagai isu internal AIPA juga tentunya akan mengangkat isu sawit nikel, isu konflik Rusia Ukraina, Myanmar, SDGs dan green ekonomi,” katanya.
Putu menambahkan, Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong lima poin konsensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis.
Adapun lima poin konsensus itu yakni, pertama, tidak adanya kekerasan, setop konflik yang terjadi. Kedua, semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari spesial envoy. Keempat, isu-isu yang berhubungan dengan human right atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa. Terakhir, tujuan ASEAN mengirim utusan/envoy untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar. “Itulah poin-poin dari five point consensus yang ingin kita capai,” ungkapnya.
(cip)
Lihat Juga :
