Respons Jokowi Terkait Kerja Sama Militer dengan Australia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah menerima laporan dari Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima TNI, terkait langkah militer Indonesia yang menangguhkan kerja sama militer dengan Australia.

Jokowi merespons hal itu dengan mengatakan, agar Australia bisa menghormati ‎dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara.

‎"Saya kira kita sepakat itu," kata Jokowi usai Meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Menurut Jokowi, masalah kerja sama yang dihentikan sementara ini dirinya sudah memerintahkan Menhan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, untuk menangani hal tersebut.

"Saya kira hubungan kita dengan Australia masih dalam kondisi baik-baik saja. Hanya mungkin di tingkat operasional ini masih perlu disampaikan agar situasinya tidak panas‎‎," ujarnya.

Jokowi memerintahkan kepada Ryamizard Ryacudu dan Gatot Nurmantyo untuk menyelesaikan masalah itu. Dia pun mengaku sudah menerima laporan soal penghentian kerja sama tersebut.

‎"Sudah disampaikan ke saya, artinya kan sudah disampaikan ke saya‎," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Menhan dan Panglima TNI untuk memutuskan masalah kerja sama itu. Termasuk sampai kapan kerja sama itu akan dihentikan.

"Ya ini masalahnya biar di-clear-kan dulu. Karena juga masalah, itu meskipun di tingkat operasional, tapi ini masalah prinsip," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, militer Indonesia menangguhkan kerja sama militer dengan Australia. Alasan penangguhan disebutkan karena alasan teknis. Namun menurut sejumlah laporan, kerja sama ini ditangguhkan karena adanya sikap tidak sopan yang ditampilkan oleh militer Australia.

Dilansir dari Reuters pada Rabu 4 Januari 2016, disebutkan pelatihan pasukan khusus Indonesia melihat adanya materi yang menghina prinsip Pancasila dalam program pelatihan Australia, yang mencakup kepercayaan kepada Tuhan, persatuan Indonesia, keadilan sosial, dan demokrasi.