Jokowi Masih Akan Disibukkan Kasus Ahok

Senin, 26 Desember 2016 - 14:06 WIB
Jokowi Masih Akan Disibukkan...
Jokowi Masih Akan Disibukkan Kasus Ahok
A A A
JAKARTA - Tahun 2016 akan berakhir dalam beberapa hari ke depan. Tahun ini dinilai menjadi momentum penting bagi perjalanan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Konstelasi politik pada tahun ini menguntungkan Jokowi. Pasalnya, pada tahun ini dukungan partai politik kepada mantan Wali Kota Solo itu menguat.

Kendati dukungan politik terhadap Jokowi menguat, namun situasi kebangsaan sedang tidak tidak stabil akibat munculnya kasus dugaan penistaan agama yang membawa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke pengadilan.

Akibatnya, lanjut dia, Jokowi terpaksa sibuk melakukan konsolidasi politiik untuk meredam umat Islam.‎ "Sepanjang tahun pertama, energi pemerintah habis hanya sekedar meredam zig zag politik opisisi. Bedanya, saat ini gaduh politik maka muncul dari 'jalanan' yang dimotori oleh GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI," ungkap pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno kepada SINDOnews, Senin (26/12/2016).

Adi memprediksi, awal tahun 2017 nanti Jokowi masih disibukkan dengan dinamika politik yang berkaitan dengan kasus Ahok, yang dianggapnya masih belum jelas. Apalagi, sambung dia, pelaksanaan pilkada serentak sudah semakin mendekat.

"Energi pemerintah akan tergerus hanya mengurusi soal politik. Sementara sektor lain masih banyak yang diabaikan," ujar Adi. (Baca juga: Isu Ahok dan Aksi Bela Islam Terpopuler Sepanjang Tahun 2016)

Menurut Adi, masyarakat berharap Jokowi memberikan kado terindah pada awal tahun depan, yakni menciptakan kondisi kehidupan yang harmonis dan kondusif.

Adi pun menilai Pemerintah Jokowi-JK belum menunjukkan prestasi yang signifikan meskipun telah memiliki dukungan politik yang kuat.

"Alih-alih politik kondusif, pemerintah justru sibuk berjibaku meredam kemarahan umat Islam. Alih-alih perekonomian meningkat, pemerintah justru disibukkan dengan isu tenaga kerja dari china. Alih-alih menegakkan hukum secara adil, kesan tebang pilih cukup nyata‎," tuturnya.
(dam)
Berita Terkait
Jokowi Teken Perpres...
Jokowi Teken Perpres Stranas Penghapusan Kekerasan terhadap Anak
Kontroversi Sukmawati:...
Kontroversi Sukmawati: Dugaan Ijazah Palsu Hingga Tersandung Pelecehan Agama
Billy Mambrasar Ungkap...
Billy Mambrasar Ungkap Besarnya Rasa Cinta Jokowi terhadap Papua
Kepuasan Publik terhadap...
Kepuasan Publik terhadap Jokowi Meningkat, Tembus Angka 80,6%
Presiden PKS Serukan...
Presiden PKS Serukan Penolakan terhadap Terorisme dan Penodaan Agama
Kemenag Sebut 16 Kekerasan...
Kemenag Sebut 16 Kekerasan Seksual yang Bisa Dipidana sebagai
Berita Terkini
Kawal Anggaran Negara,...
Kawal Anggaran Negara, Pengamat Dukung Kejagung Usut Tuntas BGN hingga ke Daerah
KPK: Silmy Karim Kantongi...
KPK: Silmy Karim Kantongi Rp100 Juta per Pekan dari Pemerasan Izin Tinggal WNA
Nanik S Deyang Ungkap...
Nanik S Deyang Ungkap Mayjen Trenggono Segera Mundur dari TNI usai Jadi Wakil Kepala BGN
Tutup P3N 27, Gubernur...
Tutup P3N 27, Gubernur Lemhannas Tegaskan Pemimpin Nasional Harus Berintegritas, Adaptif, dan Visioner
Jejak Uang Rp366,7 Miliar...
Jejak Uang Rp366,7 Miliar ke Pegawai Imipas Bongkar Dugaan Pemerasan oleh Silmy Karim
Kejagung Tak Sita Motor...
Kejagung Tak Sita Motor Listrik Kasus Dugaan Korupsi di Badan Gizi Nasional, Ini Alasannya
Infografis
7 Fakta Kasus Hogi Minaya:...
7 Fakta Kasus Hogi Minaya: Suami Bela Istri, Berujung Tersangka
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved