Gangguan Keamanan dari OPM Hambat Distribusi Bantuan Bencana Kelaparan Ekstrem di Papua Tengah

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) mengungkapkan adanya gangguan keamanan dari Organisasi Papua Merdeka ( OPM ) sehingga menghambat proses distribusi bantuan untuk bencana kelaparan ekstrem di Papua Tengah.

“Masih ada gangguan keamanan ini dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga terkadang bantuan-bantuan rutin yang didatangkan melalui udara ini juga terhambat. Terhambat oleh gangguan-gangguan keamanan tersebut begitu,” ungkap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangannya, dikutip Selasa (1/8/2023).

Diketahui, Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan kurang lebih 7.500 orang terdampak bencana kelaparan yang melanda Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.


Akibat bencana kelaparan ini sebanyak 6 orang meninggal dunia. Satu di antaranya seorang bayi yang meninggal diduga dikarenakan diare dan dehidrasi.

“Jadi ini setiap tahun ini terjadi di daerah yang sama. Memang yang tahun ini lebih ekstrem sehingga sampai ada yang meninggal gara-gara kelaparan begitu ya. Ada beberapa ribu pengungsi, jadi masalahnya memang agak pelik dan harus dipecahkan secara terpadu,” kata Suharyanto.

Selain itu, kata Suharyanto, proses distribusi bantuan juga memakan waktu karena medan yang dilewati cukup sulit tidak bisa menggunakan kendaraan roda empat.

“Itu di daerah tempat terjadinya bencana ini cukup sulit karena secara bedanya tidak bisa didatangi oleh kendaraan roda empat. Jadi hanya menggunakan roda dua, dengan dari pesawat udara. Itu pun bukan seperti di Jawa ini banyak bisa naik sepeda motor 1, 2 jam, ini sampai beberapa jam begitu karena jaraknya cukup jauh,” tandasnya.



Suharyanto mengatakan untuk mengatasi permasalahan ini sejumlah bantuan dari Kementerian dan Lembaga telah disalurkan. “Untuk mengatasinya, kemarin dari Kementerian Sosial dengan TNI juga sudah turun ke sana memberikan bantuan BNPB juga sudah ada timnya di sana,” ucapnya.

“Kita pastikan kebutuhan dasarnya dari pengungsi ini, mudah-mudahan segera bisa tertangani yang jangka pendek dulu nih. Untuk jangka menengah dan jangka panjangnya ya memang harus dipikirkan secara terpadu semua kementerian dan lembaga terkait,” pungkasnya.