Deretan Perwira TNI Aktif yang Menjabat di Sejumlah Instansi

11. Kolonel Chk Berty Beatus Willem Sumakud, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Settama BSSN.
12. Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi Bid. Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam.
13. Kolonel Inf Eri Nassuri, Athan RI di Riyadh, Saudi Arabia,
14. Kolonel Pnb Dr Heri Kris Drihandaka, Karo Pengamanan Setmilpres Kemsetneg.
15. Laksma TNI Nono Suwarno, Kapuslaik Kemhan,



16. Brigjen TNI (Mar) Nana Rukmana, Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Sismennas Lemhannas.
17. Kolonel Laut (S) Trismawan Djonisajoko, Tenaga Ahli Pengajar Madya Bid. IIpengtek Lemhannas,
18. Laksma TNI Farid Maruf, Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung,
19. Laksda TNI Kisdiyanto, Deputi Bid. Koordinasi Han Negara Kemenko Polhukam,
20. Kolonel Laut (P) Bambang Trijanto Dir Strategi Kamla Deputi Bid. Kebijakan dan Strategi Bakamla,

21. Kolonel Laut (S) Yusliandi Ginting, Athan RI di Canberra, Australia,
22. Kolonel Laut (P) Ardiansyah Muqsit, menjadi Athan RI di New Delhi, India,
23. Marsma TNI Muhammad Yani Rudiansyah, Staf Ahli Menhan Bid. Sosial,
24. Marsma TNI Ir. Wajariman, Sesbadiklat Kemhan,
25. Kolonel Tek Dedy Laksmono, Dir Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan,

26. Marsma TNI I G. Made Radar, Tenaga Ahli Pengajar Bid. Kepemimpinan Lemhannas
27. Kolonel Tek Stevanus Ervin, Direktur Pelatihan untuk Pelatihan Taplai Debid Taplai Bangsa Lemhannas,
28. Kolonel Pnb Edwardus Wisoko Aribowo, Athan RI di Washington DC/USA.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bakal evaluasi perwira TNI yang menduduki jabatan sipil di beberapa instansi. Hal tersebut, menanggapi perihal polemik penetapan tersangka Kepala Basarnas Henri Alfiandi oleh KPK.

"Semuanya akan dievaluasi. Tidak hanya masalah itu (Kabasarnas), semuanya karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi," kata Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Menurut Jokowi, polemik penetapan tersangka Kabasarnas merupakan masalah koordinasi antara KPK dengan pihak TNI.

"Ya itu masalah, menurut saya masalah koordinasi ya," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa permasalahan koordinasi tersebut harus dilakukan semua instansi termasuk Basarnas, KPK dan juga TNI.